Gubernur Sulteng: Birokrasi ASN Kekinian Maksimal Melayani Publik

id Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, ASN

Gubernur Sulteng: Birokrasi ASN Kekinian Maksimal Melayani Publik

Drs. Longki Djanggola, MSi (humas)

sistem manajemen yang terstruktur dan terkelola secara profesional, objektif dan transparan, merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi...
Palu, (sulteng.antaranews.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menegaskan bahwa corak birokrasi aparatur sipil negara (ASN) yang kekinian adalah birokrasi yang maksimal dalam melayani publik netral dan bebas dari campur tangan politik.

"Ini merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN," kata Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten Administrasi Umum Mulyono dalam assesment kompetensi manajerial pejabat administrator perencanaan daerah, pengelola keuangan dan pendapatan daerah di Palu, Selasa.

Dinamika birokrasi saat ini kata Gubernur, sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang aktif berkecimpung di bidangnya masing-masing.

Sehingga sistem manajemen yang terstruktur dan terkelola secara profesional, objektif dan transparan, merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi, dalam rangka mewujudkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien.

Dalam reformasi birokrasi, juga telah menempatkan pengelolaan SDM sebagai salah satu pilar dari tiga pilar pokok penyusun pembaharuan sistem tata kelola pemerintahan. Selain kelembagaan dan ketatalaksanaan, yang di dalamnya telah menerapkan sistem karir terbuka.

Dalam hal ini menitikberatkan pada profesionalisme dan pengembangan karir ASN yang memenuhi prinsip kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sementara kata gubernur, pejabat administrator merupakan mereka yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, pengisian jabatan itu, harus memperhatikan knowledge, skill, dan attitude serta nilai-nilai, keyakinan dan motif yang diperlukan dalam perilaku pelaksanaan tugas jabatannya.

Sebagai pimpinan, gubernur memberikan apresiasi dan perhatian terhadap pelaksanaan assessmen jabatan itu, yang bagi dia, kompetensi manajerial bertujuan untuk membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.

"Saya berharap dapat menghasilkan SDM ASN terbaik, yang sanggup memberi sumbangsih dan kontribusi optimal bagi organisasi perangkat kerjanya, sesuai peran keahliannya dalam melayani masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Sulteng," tutup gubernur. (FZI)