Hamas dan Fatah rujuk, Palestina pun bersatu

id hamas

Seorang anak lelaki mengibarkan bendera Palestina dalam pawai merayakan hari jadi ke 48 berdirinya Gerakan Fatah di Kota Gaza, Jumat (4/1). (REUTERS/Mohammed Salem)

Gaza/Kairo (antarasulteng.com) - Dua faksi Palestina yang selama ini bermusuhan --Hamas dan Fatah-- menandatangani pakta rekonsiliasi, Kamis waktu setempat, setelah Hamas sepakat menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada Fatah, termasuk penyeberangan perbatasan Fatah yang dianggap sangat penting. Kesepakatan dicapai sepuluh tahun setelah kantong itu dikuasai Hamas melalui perang saudara.

Kesepakatan yang ditengahi oleh Mesir itu menjembatani perbedaan besar antara Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Barat dengan Hamas yang dilabeli teroris oleh Barat dan Israel.

Kesatuan Palestina itu juga menguatkan posisi Abbas dalam setiap perundingan Palestina di daerah-daerah Palestina yang diduduki Israel.

Perpecahan di dalam Palestina selama ini telah menjadi hambatan terbesar dalam proses perdamaian di mana Hamas telah tiga kali berperang melawan Israel sejak 2008 dan sampai sekarang tetap menyerukan penghancuran Israel.

Kesepakatan Hamas untuk mengalihkan kendali kekuasaan di Gaza kepada Fatah telah menandai pembalikan besar-besaran dalam Hamas yang khawatir diisolasi bantuan keuangan dan politik oleh Arab Saudi cs sebagai tindak lanjut dari aksi isolasi Saudi cs kepada Qatar. Saudi cs menuduh Qatar menyokong militan-militan Islamis, termasuk Hamas.

Ribuan rakyat Palestina turun ke jalan-jalan di Gaza demi merayakan pakta persatuan itu. Pengeras suara-pengeras suara tak henti memutarkan lagu-lagu nasional, sedangkan para pemuda menari dan berpelukan sembari melambaikan bendera Palestina dan Mesir.

Mesir membantu memediasi beberapa upaya rekonsiliasi sebelumnya di antara dua pergerakan Palestina itu dan membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan Tepi Barat di mana Abbas dan Fatah berbasis.

Pada 2014, Hamas dan Fatah telah sepakat membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional, tapi kesepakatan itu buyar akibat saling tuduh di mana Hamas terus mendominasi Gaza.

"Pemerintahan legislatif, pemerintahan konsensus, akan kembali berdasarkan tanggung jawab dan hukum," kata ketua delegasi Fatah Azzam Al-Ahmed di Kairo.

Dia mengatakan pemerintahan persatuan akan mengendalikan semua lembaga tanpa kecuali, termasuk semua penyeberangan perbatasan dengan Israel dan di Rafah yang merupakan satu-satunya akses Gaza ke Mesir.

Kesepakatan itu menyebutkan pasukan kepresidenan Abbas bertanggung jawab menjaga penyeberangan Rafah pada 1 November dan kendali pemerintahan sepenuhnya di Gaza kepada pemerintah persatuan pada 1 Desember, demikian Reuters.(skd)

Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar