Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan di provinsi itu.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Kamis, mengatakan pentingnya validasi data kemiskinan di Morowali Utara agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
"Validasi data kemiskinan di Morowali Utara sangat penting agar program penanganan tepat sasaran," kata Anwar Hafid pada rapat kerja Pemprov Sulteng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara.
Morowali Utara merupakan kabupaten ketiga yang menjadi agenda kunjungan Gubernur, setelah Kabupaten Buol dan Morowali.
Anwar mengingatkan persentase angka kemiskinan di Sulawesi Tengah pada 2024 masih berada di angka 11 persen. Karena itu, kata dia, kolaborasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemkab, sangat dibutuhkan untuk menekan angka tersebut.
Oleh karena itu, lanjut dia, rapat kerja antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi ruang konsolidasi untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat koordinasi, serta mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan data tunggal yang valid menjadi landasan dalam merancang program bersama Pemprov Sulteng melalui Program Sembilan Berani, yakni Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Ia menyebut salah satu contoh yakni Program Berani Cerdas yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
"Melalui program ini, siswa SMA, SMK, maupun SLB, mendapat dukungan berupa bantuan biaya pendidikan, termasuk untuk praktik kerja industri hingga uji kompetensi. Program ini juga telah menyalurkan beasiswa bagi lebih dari 7.153 mahasiswa yang telah lolos tahap verifikasi," ujarnya.
Gubernur juga mendorong Pemkab Morowali Utara untuk mendeklarasikan wajib belajar 13 tahun sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu Berani Sehat, kata dia, memberikan jaminan kesehatan berbasis KTP Sulteng. Sejak April hingga Agustus 2025, Pemprov Sulteng telah mengalokasikan Rp33 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan masyarakat, yang juga mencakup layanan bagi masyarakat yang tidak ditanggung BPJS, seperti korban tindak kekerasan.
Untuk itu ia mengharapkan kolaborasi Pemprov Sulteng dan pemerintah kabupaten/kota mampu melahirkan kesepakatan program pembangunan yang memiliki payung hukum yang jelas.
Dengan demikian, kata dia, setiap kebijakan yang disepakati dapat diimplementasikan secara nyata dan hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
