Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap sinergi di Kementerian Keuangan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat menjadi fondasi pelaksanaan reformasi bidang perpajakan.
"Saya meminta sinergi dapat menjadi fondasi menjalankan empat bidang reformasi perpajakan, yaitu peraturan perundang-undangan, bisnis model dan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi," kata Sri dalam Seminar Hari Oeang di Jakarta, Rabu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengapresiasi beberapa langkah yang sudah dilakukan terkait dengan sinergi tersebut. Salah satunya adalah pengusaha tidak perlu memiliki dua identitas yang berbeda untuk dua institusi tersebut.
"NPWP sudah identik dengan Nomor Identitas Kepabeanan. Namun saya ingin lebih lagi. Kalau identitas sama, maka tidak perlu membuat laporan keuangan yang berbeda, karena itu otomatis menjadi laporan untuk pabean dan pajak," ucap Sri Mulyani.
Ia juga meminta DJP dan DJBC mampu menciptakan kemudahan dari segi data, proses bisnis, dan pelayanan pada masyarakat.
"Kami perlu terus mendorong dan mengkondisikan. Dengan sinergi ini, kami berharap dua direktorat jenderal mampu memberikan pelayanan yang baik dan mengumpulkan penerimaan negara tanpa membuat ekonomi resah," kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, menyatakan terdapat beberapa area yang sudah dijamah untuk kepentingan sinergi dengan DJP.
Selain di bidang kesisteman terkait peleburan identitas, sinergi juga dilakukan melalui pertukaran data yang "real time".
Area lainnya yaitu di bidang sumber daya manusia, di mana pegawai bea cukai ditempatkan di kantor pajak dan juga sebaliknya.
"Ini bukan formalitas, namun mereka menerjemahkan kebijakan sinergi dalam wujud operasional. Output-nya ini menyelesaikan masalah operasional dan memberikan rekomendasi untuk penguatan sinergi," ucap Heru.
Ia juga mengatakan sinergi yang mulai dibangun antara DJP dan DJBC akan diteruskan dengan sinergi instansi di luar Kementerian Keuangan dan penegak hukum serta dengan pelaku usaha.
"Ini harus dilakukan secara intensif dan strategis," ucap Heru. (skd)
Berita Terkait
China jawab kekhawatiran Menkeu AS soal kelebihan suplai mobil listrik
Rabu, 10 April 2024 9:27 Wib
Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa
Jumat, 1 Maret 2024 11:17 Wib
Menkeu bertemu Presiden Bank Dunia guna bahas kerja sama
Jumat, 1 Maret 2024 7:37 Wib
Menkeu sampaikan kinerja positif APBN saat pertemuan dengan Australia
Jumat, 1 Maret 2024 7:34 Wib
Menteri Keuangan: APBN harus dikelola secara akuntabel
Rabu, 21 Februari 2024 11:17 Wib
Menkeu jelaskan soal blokir anggaran K/L Rp50 triliun
Rabu, 14 Februari 2024 19:06 Wib
Menkeu: Ekonomi RI mampu tumbuh baik di tengah proyeksi perlambatan
Rabu, 7 Februari 2024 16:30 Wib
Menkeu laporkan pelaksanaan APBN 2024 kepada Presiden
Jumat, 2 Februari 2024 15:55 Wib