Legislator Nilai Penjualan Gas Senoro Rugikan Pemprov

Palu,  (antarasulteng.com) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Masykur mengatakan kegiatan pengelolaan dan penjualan 8.000 barel kondensat dan 60 MMSCFD gas oleh JOB Medco Pertamina E&P merugikan pemerintah provinsi tersebut.

"Lapangan milik Joint Operating Body (JOB) Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB-PMTS) menghasilkan kondensat sebesar sekitar 8.000 barel setara minyak per hari dengan masa kontrak operasi hingga 2027, dijual tanpa ada partisipasi pemerintah Sulawesi Tengah," kata Masykur, di Palu, Selasa.

Menurut dia, JOB-PMTS diperkirakan juga memasok kebutuhan gas ke PT Panca Amara Utama (PAU) sejumlah 55 MMSCFD dan PLN sebesar 5 MMSCFD tanpa melibatkan partisipasi pemerintah.

"Dari skema hulu sampai hilir semua jatuhnya tanpa partisipasi daerah. Jadi semua mata rantai kegiatan bisnis ini tidak melibatkan Pemerintah Provinsi Sulteng, sebagaimana dimandatkan dalam aturan perundang-undangan," kata Masykur.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Sulteng ini menyayangkan sikap pemerintah pusat berlaku sangat tidak adil bagi masyarakat Sulawesi Tengah karena setiap hari produksi yang menghasilkan uang dalam proyek ini tidak melibatkan partisipasi pemerintah daerah.

Menurut Masykur, penjualan kondensat dan gas yang dilakukan dalam bentuk perspektif domestic market obligation (DMO) harusnya memberikan tempat bagi Pemerintah Sulteng.

"Tujuan industri dan investasi untuk mendorong pembangunan daerah. Nah kalau pemerintah hanya jadi penonton dan tukang stempel, lalu apa yang kita harapkan," kata Masykur.

Ia berharap, pemerintah pusat terutama SKK Migas harus mengevaluasi sejumlah proyek hulu migas di Kabupaten Banggai tersebut dalam perspektif baru.

"Harus perubahan perspektif, kalau tidak, investasi ini bagi kami hanya jadi menara gading, enak dilihat tak bisa dijangkau," tutupnya.(skd)