Realisasi APBD Kota Palu Dibawah Target

id apbd

Realisasi APBD Kota Palu Dibawah Target

Ilustrasi (antaranews)

Palu, (antarasulteng.com) - Realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola Pemerintah Kota Palu hingga tri wulan III tahun anggaran 2017 masih dibawah target yang direncanakan.

Sekretaris Kota Palu, Asri L saat memimpin rapat evaluasi realisasi APBD Kota Palu di Aula Kantor Camat Palu Selatan, Kamis, mengatakan bahwa realisasi penggunaan APBD untuk belanja langsung maupun tidak langsung belum terlaksana secara maksimal.

Seharusnya kata Asri, pada TW III penggunaan anggaran sudah mencapai 60 sampai 75 persen.

"Setelah dievaluasi ternyata masih banyak Organisasi Perangkat Daerah realisasi anggarannya masih rendah," katanya.

Dia mengatakan capaian realisasi keuangan di TW III masih berada pada angka 51,21 persen dengan jumlah angaran Rp687 miliar dari total APBD Rp1,3 triliun lebih.

Sementara, sisa aggaran yang harus digenjot dan direalisasi hingga penghujung tahun anggara 2017 ini masih berada sekitar Rp654 miliar lebih.

Sekkot menekankan, para kepala-kepala OPD yang realisasinya masih rendah agar segera mendorong percepatan realisasi anggaran hingga awal TW IV.

Dari beberapa OPD capaiannya belum maksimal, salah satunya yakni Dinas Kesehatan yang hingga TW III ini realiasi anggarannya baru mencapai 26,43 persen dari total anggaran yang disediakan untuk program kegiatannya sekitar Rp 42 miliar.

"Olehnya ini manjadi perhatian bersama, kepada pimpinan OPD agar segera melakukan percepatan sehingga diakhir tahun anggaran nanti semua bisa memenuhi target," tegasnya.

Asri menjelaskan, anggaran yang sudah dialokasikan di masing-masing OPD diperuntukan program dan kegiatan prioritas di instansi tersebut baik belanja langsung maupun tidak langsung serta pekerjaan fisik.

"Jika akhir tahun pekerjaan fisik selesai maka hal ini akan berdampak pada penilaian BPK, olehnya OPD-OPD realisasinya masih rendah segera dimaksimalkan," ujarnya.

Kucuran APBD untuk kepentingan pembangunan katanya terbilang besar berada di tiga OPD yakni, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pekerjaan Umum.

"Anggaran pembebasan lahan yang berada di Dinas Tata Ruang sekitar Rp15 miliar, terealisasi baru sekitar Rp3 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembebasan lahan di Kelurahan Tatura Selatan untuk pembangunan jembatan Palu lima," tuturnya. (skd)