Nasdem Buka Peluang Perempuan Jadi Caleg 2019

Palu, (Antarasulteng.com) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah membuka peluang sebesar-besarnya kepada perempuan di provinsi tersebut untuk menjadi calon legislatif pada pemilihan legislatif 2019.

Wakil Ketua Bidang Media DPW Nasdem Sulteng Mohammad Hamdin, Kamis, mengemukakan, Partai Nasdem masih membuka diri kepada siapa saja yang bersedia mendaftar sebagai bakal calon legislatif 2019 mendatang.

"Bagi siapa saja yang mau mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Utamanya perempuan. Karena jumlah partisipasi perempuan dalam program bacaleg ini jumlahnya masih sangat minim dibanding jumlah laki-laki," ungkap Mohammad Hamdin.

Kata Hamdin, Nasdem Sulteng telah berkomitmen untuk memenuhi kuota 30 persen partisipasi perempuan pada pemilihan legislatif 2019 sesuai amanah ketentuan perundang-undangan.

Melalui Garda Wanita (Garnita) Malahayati Partai NasDem, rekrutmen bakal caleg perempuan terus digalakan. Bagi Nasdem, sudah saatnya perempuan terlibat dalam urusan politik termasuk ikut sebagai bakal caleg tanpa harus dibatasi kuotanya.

Saat ini beberapa daerah pemilihan (dapil) telah merealisasikan keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem.

Misalkan, dapil satu Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu, dari enam jumlah kursi yang diperebutkan, jumlah pendaftar sebanyak sepuluh orang. Dua diantaranya adalah perempuan.

"Begitu pula di dapil lima meliputi Poso, Tojo Unauna, Morowali Utara dan Morowali. Dari sepuluh kursi yang diperebutkan, jumlah pendaftar mencapai 16 orang. Empat orang diantaranya adalah perempuan," katanya.

Untuk daerah pemilihan di kabupaten/kota, sesuai data jumlah pendaftar juga memenuhi target. Baik jumlah pendaftar berdasarkan jumlah kursi maupun jumlah kuota 30% perempuan.

Ia menjelaskan, Nasdem Sulteng telah menyelenggarakan program bakal caleg sejak akhir tahun 2016, lewat program "Indonesia Memanggil".

Program tersebut dimaksudkan untuk merekrut putra - putri terbaik bangsa untuk bertarung pada pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, kota dan kabupaten 2019 mendatang dengan melibatkan kelompok independen dalam proses seleksinya.