Palu (ANTARA) - Kementerian Kehutanan RI memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH).
“Penyuluh tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas diri, tetapi juga kualitas kelompok tani hutan yang dibina,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kemenhut, Indra Exploitasia pada kegiatan talkshow bertema "Nilai Transaksi Ekonomi KTH: Dari Hutan untuk Kehidupan" di Palu, Sulteng, Senin.
Ia menjelaskan, peran kelompok tani hutan menjadi sangat vital dalam menjembatani kepentingan pelestarian hutan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Dari sisi ekonomi, hutan yang dikelola oleh KTH memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Nilai transaksi ekonomi tidak hanya memberikan pendapatan langsung, tetapi juga menciptakan rantai pasok lokal dan membuka lapangan kerja di sekitar kawasan hutan.
Untuk itu, pihaknya mendorong para penyuluh kehutanan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, khususnya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk kelompok tani hutan.
Ia menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 27.000 KTH di seluruh Indonesia, sementara jumlah penyuluh kehutanan hanya sekitar 10.000 orang, sehingga satu penyuluh rata-rata membina dua hingga tiga KTH.
Menurut Indra, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat wilayah kerja KTH yang berbasis desa dengan cakupan yang sangat luas.
Sementara berdasarkan data Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah KTH di Sulteng sebanyak 338 KTH dan jumlah penyuluh kehutanan sebanyak 169 orang, di antaranya penyuluh ASN 62 orang, non-ASN 22 dan penyuluh swadaya 85 orang.
Indra mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para penyuluh kehutanan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendorong penguatan ekonomi hasil hutan.
Ia menjelaskan sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi penyuluh kehutanan, BP2SDM Kemenhut melaksanakan uji kompetensi penyuluh dua kali dalam setahun.
“Penyuluh yang belum memenuhi kualifikasi pada semester pertama dapat mengikuti uji kompetensi pada semester berikutnya,” ujarnya.
Ia juga menuturkan jumlah penyuluh kehutanan di Provinsi Sulteng masih kurang dibandingkan dengan luas kawasan hutan dan jumlah KTH yang harus dibina.
Menurut dia, satu desa idealnya memiliki satu penyuluh agar pendampingan kepada kelompok tani hutan lebih efektif. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya juga telah menyusun analisis kebutuhan penyuluh.
“Kita akan menambah alokasi penyuluh, tapi tentunya harus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan talkshow tersebut juga bertujuan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan ekonomi hasil hutan yang dikelola oleh KTH.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis penginputan nilai transaksi ekonomi KTH pada Aplikasi SIMLUH bagi para penyuluh kehutanan.
