Palu, Sulteng (ANTARA) - Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperkuat sinergi pengelolaan sektor pangan, kelautan, dan pertanian di daerah.
"Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sulteng untuk menggali strategi dan praktik terbaik dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, saat memimpin rombongan di Kantor Dinas KPKP DKI Jakarta, Jumat (10/10).
Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas KPKP memaparkan berbagai program dan kebijakan strategis yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, termasuk program bantuan pangan bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sulteng secara geografis berhadapan langsung dengan wilayah calon Ibu Kota Negara, sehingga sangat potensial menjadi pemasok bahan pangan bagi ibu kota negara nanti. Karena itu, sektor pangan dan perikanan perlu dikelola lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.
Selain membahas pengelolaan pangan, diskusi juga mencakup upaya penguatan sektor kelautan dan perikanan, di mana Dinas KPKP DKI memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada nelayan di wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu.
"Program yang dijalankan antara lain penyediaan unit pembenihan ikan, pengembangan teknologi bioflok untuk budidaya ikan di lahan terbatas, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir agar lebih mandiri secara ekonomi," terangnya.
Menurut Sony, Komisi II DPRD Sulteng menilai bahwa model kelembagaan terpadu yang diterapkan di DKI Jakarta menggabungkan tiga sektor strategis, yakni ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dapat menjadi referensi penting bagi Sulawesi Tengah.
"Kelembagaan semacam ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi di daerah," tuturnya.
