Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah memetakan produk hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karya warga binaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah untuk mendorong penguatan program pembinaan berbasis ekonomi kreatif.
“Kami memetakan potensi dan produk unggulan hasil karya warga binaan serta klien pemasyarakatan agar memiliki arah pengembangan yang jelas, terukur, dan bernilai jual,” kata Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng Bagus Kurniawan di Palu, Kamis.
Ia mengatakan pemetaan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama 14 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah.
Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari transformasi Pemasyarakatan produktif yang tidak hanya berfokus pada pembinaan moral, tetapi juga penguatan kemandirian ekonomi warga binaan dan klien pemasyarakatan.
Langkah itu juga merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memperkuat program UMKM Pemasyarakatan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari ekonomi kreatif daerah.
Ia menekankan setiap UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Tengah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi unggulan daerah masing-masing, mulai dari produk olahan makanan, kerajinan tangan, hingga hasil pertanian dan perikanan yang dihasilkan warga binaan.
Selain itu, kata dia, Kanwil Ditjenpas Sulteng juga akan memperluas kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendamping UMKM untuk memperkuat proses pembimbingan, sertifikasi, dan pemasaran produk hasil pembinaan.
Pihaknya telah menggandeng enam mitra lokal di bidang pertanian, perikanan, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memperkuat program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palu.
Ia menyebut kerja sama tersebut diharapkan dapat membuat produk hasil pembinaan tidak hanya berhenti pada proses produksi, tetapi juga memiliki daya saing di pasar serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga binaan.
“Kita ingin mengubah stigma masyarakat, yaitu dari narapidana menjadi wirausaha. Pembinaan di dalam lapas harus berujung pada kemandirian dan harapan baru ketika mereka kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan langkah ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata jajaran Pemasyarakatan dalam mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di bidang pemberdayaan dan kemandirian warga binaan.
