Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan terus memperbanyak lokasi dan meningkatkan kualitas Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) dengan dukungan dari berbagai pihak sebagai salah satu bentuk aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak
"Kita harus mempercepat skala dan kualitas ProKlim. Lebih banyak lokasi, dukungan teknis yang kuat dari pemerintah daerah, dan sinergi nyata dengan dunia usaha serta perguruan tinggi. Ketika komunitas diberdayakan, solusi iklim yang adil dan berkelanjutan akan lahir dari akar rumput," kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.Dia menyoroti peran ProKlim sebagai langkah nyata bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
"Semangat yang lahir dari desa, kelurahan, hingga kota inilah yang menjadi energi besar bagi pencapaian target NDC Indonesia. Arahan global di COP30 menegaskan pentingnya aksi di tingkat tapak dan ProKlim adalah jawaban kita," tambahnya.
Sampai dengan akhir 2025, sebanyak 1.327 lokasi mendaftar ProKlim melalui Sistem Registri Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLH/BPLH, tersebar di 33 provinsi, 163 kabupaten, dan 59 kota.
Sebagai bentuk apresiasi KLH/BPLH kemudian menyerahkan penghargaan lewat Anugerah ProKlim 2025 yang diadakan di Jakarta, Senin (1/12). Dalam kesempatan tersebut diserahkan 26 Trofi ProKlim Lestari dan 50 Trofi ProKlim Utama, serta memberikan Apresiasi Pembina ProKlim kepada 25 pemerintah daerah terdiri dari empat provinsi, 12 kabupaten, sembilan kota.
Turut diserahkan pula Apresiasi Pendukung ProKlim kepada sembilan pendukung terdiri dari delapan dunia usaha dan satu lembaga.
Secara khusus dia menyoroti pentingnya peran pemerintah provinsi sebagai pendamping utama kabupaten/kota. Di mana kolaborasi lintas pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil, didorong agar inovasi dan pendampingan di tingkat tapak semakin kuat dan merata.
