Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja informal untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah itu.
Wakil Bupati Donggala Taufik M Burhan mengatakan pihaknya sudah memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna menghadirkan program-program yang bisa mengintervensi kesejahteraan para pekerja informal.
"Jadi mulai tahun 2026 seluruh OPD ini harus memiliki format dan program yang menyentuh serta memberikan dampak secara langsung kepada para pekerja informal di Donggala," kata Taufik saat ditemui awak media di Banawa, Senin.
Ia mengemukakan pekerja informal seperti buruh, petani, dan nelayan sangat rentan terhadap kemiskinan sebab pendapatannya bergantung pada kondisi alam.
"Sebagian besar ini didominasi masyarakat dengan pendapatan rendah sehingga memang perlu adanya upaya memperkuat perekonomian mereka," ucapnya.
Ia menuturkan hingga saat ini sejumlah program peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat masih mengikuti program dari pemerintah pusat.
"Hal ini membuat pemerintah daerah dinilai masih kurang dan perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," sebutnya.
Menurut dia, pemerintah daerah juga sudah memasukkan seluruh masukan itu ke dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala 2025-2030.
Menurut dia, upaya mensejahterakan pekerja informal sudah menjadi amanat dari undang-undang, sehingga pemerintah daerah wajib untuk segera mewujudkannya.
"Pada intinya berdasarkan amanat undang-undang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Diketahui Pemkab Donggala mencatat tingkat kemiskinan ekstrem di daerah itu pada 2024 mencapai 47.680 jiwa atau setara 15,30 persen.
Data itu berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat pada Maret 2024 untuk angka kemiskinan ekstrem di Donggala tertinggi kedua setelah Kabupaten Tojo Una-una.
