DLH Kota Palu mulai terapkan gerakan pembatasan sampah dari sumber

Kamis, 29 Januari 2026 19:47 WIB

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu Ibnu Mundzir memberikan keterangan terkait pengelolaan sampah di kawasan perkotaan. ANTARA/Moh Ridwan

Palu (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu mulai menerapkan kebijakan gerakan pembatasan sampah dari sumber sebagai salah satu strategi dalam menekan timbulan sampah di ibu kota Sulawesi Tengah.

"Kebijakan pembatasan sampah dari sumber salah satu strategi dalam meningkatkan layanan kebersihan perkotaan, supaya lingkungan Kota Palu semakin baik dan terhindar dari pencarian sampah," kata Sekretaris DLH Kota Palu Ibnu Mundzir di Palu, Kamis.

Ia menjelaskan, pembatasan sampah dari sumber merupakan strategi pengelolaan dengan metode memilah dan mengelola sampah dari tingkat rumah tangga, pasar, sekolah, industri perhotelan, kafe, perkantoran, rumah makan dan tempat-tempat lainnya yang berkontribusi menimbulkan sampah melalui prinsip resuce, reuse dan recycle (3R).

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) produksi sampah di Kota Palu tahun 2025 mencapai 79.726 ton atau rata-rata sekitar 218 ton per hari.

"Timbulan sampah dipengaruhi tingginya aktivitas masyarakat, seiring peran Palu sebagai kota jasa yang ramai dikunjungi warga dari luar daerah. Bukan hanya penduduk menghasilkan sampah, tetapi juga orang-orang yang datang dan beraktivitas di sini juga berkontribusi menghasilkan sampah,” ujarnya.

Guna menekan jumlah timbulan sampah, maka Pemkot Palu juga menerapkan sejumlah kebijakan diantaranya regulasi Peraturan Wali Kota Palu (Perwali) tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai dan styrofoam, lalu gerakan pembatasan sampah dari sumber supaya sampah organik dapat dipilah dan diolah melalui TPS3R.

Ia mengaku pihaknya saat ini mampu menangani sekitar 88 persen dari total timbulan sampah, sementara sekitar 12 persen lainnya masih belum tertangani secara optimal.

“Masih ada sekitar 12 persen yang belum tertangani dan itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujarnya.

Menurut Ibnu keterbatasan armada angkut menjadi salah satu kendala utama dalam pelayanan kebersihan, yang mana saat ini DLH Kota Palu memiliki sekitar 70 armada pengangkut sampah, sementara kebutuhan ideal mencapai 97 unit.

“Kami terus berupaya mencari dukungan, termasuk melalui komunikasi dengan DPRD dan pihak swasta lewat dana dana tanggung jawab sosial untuk penambahan armada,” ucapnya.

Selain armada, DLH juga memperkuat sumber daya kebersihan tersebar di 46 kelurahan di ibu kota Sulawesi Tengah, termasuk petugas tempat pemrosesan akhir (TPA), taman, armada pengangkut, dan pekerja dalam program padat karya.

"Kebijakan yang sudah diterapkan di sektor layanan kebersihan terus kami masukkan melalui kampanye kebersihan lingkungan, dengan harapan terjadi transformasi perubahan perilaku masyarakat yang lebih sadar terhadap kebersihan," tutur Ibnu.