Kemenkum-Sulteng perkuat kualitas layanan posbankum di Tolitoli

Minggu, 8 Maret 2026 16:30 WIB

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy. ANTARA/HO-Kanwil Kemenkum Sulteng

Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat kualitas layanan bantuan hukum melalui kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit untuk meningkatkan layanan pelaporan pos bantuan hukum (posbankum) desa/kelurahan di Kabupaten Tolitoli.

“Posbankum adalah garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Pelaporannya harus tertib dan akurat agar layanan yang diberikan benar-benar terukur dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya di Palu, Minggu.

Ia menegaskan bahwa penguatan sistem pelaporan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Untuk itu, Tim Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng turun langsung melakukan pendampingan guna memastikan pelaporan layanan posbankum berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kunjungan dilakukan di lima kelurahan dan dua desa, yakni Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Panasakan, Kelurahan Baru, Kelurahan Nalu, Kelurahan Tambun, Desa Buntuna, dan Desa Dadakitan.

Kegiatan ini turut didampingi oleh jajaran pemerintah daerah setempat, termasuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli serta Camat Baolan sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat akses keadilan di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam setiap kunjungan, tim melakukan dialog dengan lurah dan kepala desa terkait pelaksanaan layanan posbankum, kendala teknis yang dihadapi, serta upaya optimalisasi pelaporan melalui sistem daring.

Dari hasil koordinasi, kata dia, ditemukan sejumlah kendala teknis di lapangan, di antaranya keterbatasan jaringan internet serta akses laman pelaporan yang beberapa kali mengalami gangguan (error).

Menindaklanjuti hal tersebut, tim memberikan pendampingan langsung mengenai tata cara pelaporan melalui tautan resmi BPHN, termasuk simulasi penginputan data layanan agar aparatur desa dan kelurahan semakin memahami prosedur administrasi yang benar.

Menurut dia, pendekatan ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga pembinaan agar layanan posbankum semakin profesional dan akuntabel.

Renaldy juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sulteng menjadi kunci keberhasilan implementasi posbankum di tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan koordinasi yang solid dan pendampingan berkelanjutan, kita dapat memastikan posbankum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan posbankum di daerah agar semakin responsif, akuntabel, dan mampu memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.