BPBD Parigi Moutong koordinasi dengan BWSS normalisasi sungai pascabanjir

Senin, 9 Maret 2026 04:48 WIB

Kepala BPBD Parigi Moutong Moh Rivai. ANTARA/Moh Ridwan

Palu (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWSS) Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan normalisasi sungai pascabanjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Moutong.

"Moutong adalah perbatasan Sulawesi Tengah dengan Provinsi Gorontalo, maka kewenangan penanganan sungai berada di BWSS Gorontalo, kami sedang melakukan koordinasi untuk penanganan lebih lanjut," kata Kepala BPBD Parigi Moutong Moh Rivai dihubungi dari Palu, Minggu.

Ia menjelaskan banjir yang merendam Desa Moutong Tengah dan Moutong Utara terjadi pada Sabtu (7/3), dipicu hujan lebat mengguyur wilayah tersebut mengakibatkan air sungai meluap hingga menggenangi permukiman warga.

Dari peristiwa itu sebanyak 341 Kepala Keluarga (KK) atau 1.089 jiwa terdampak bencana hidrometeorologi. Dari hasil kaji cepat dilakukan tim reaksi cepat (TRC) BPBD setempat dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.

"Saat ini banjir mulai surut di Desa Moutong Utara, sedangkan Desa Moutong Tengah banjir masih terjadi karena bertepatan dengan air laut pasang," ujarnya.

Ia mengemukakan, saat ini warga di dua desa tersebut tetap bertahan di rumah masing-masing. Adapun dampak dari bencana hidrometeorologi tersebut yakni lahan pertanian milik warga terkena imbas, selain permukiman warga.

"Penanganan darurat kami lakukan saat ini pemutakhiran data dan tim terus melaksanakan asesmen lapangan guna memperkaya informasi kebencanaan di wilayah tersebut," ucap Rivai.

Menurut dia, selain upaya normalisasi, warga setempat juga membutuhkan perbaikan drainase, karena sistem drainase saat ini tidak lagi ideal menampung debit air yang banyak, terutama saat terjadi hujan lebat berjam-jam.

BPBD juga melaporkan sejauh ini warga setempat tetap melaksanakan aktivitas, meskipun air masih menggenangi rumah mereka.

"Belum ada bantuan logistik makanan, karena kebutuhan bahan pangan warga setempat masih mereka atasi, sehingga pemerintah belum mengintervensi sejauh itu. Kebutuhan mendesak bagi mereka yakni pembangunan/perbaikan sistem saluran air," kata dia.