Legislator Usul Riopakava Jadi Kawasan Industri Perkebunan

Palu, (Antarasulteng.com) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Masykur mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala sebagai kawasan industri perkebunan.

Daerah tersebut merupakan daerah penyangga ekonomi di subsektor perkebunan yang berbatasan dengan Sulawesi Barat.

"Saya mengusulkan agar pemerintah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah membangun dialog rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus Riopakava di lintas batas," ungkap Masykur di Palu, Jumat.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Sulteng ini menilai, potensi perkebunan kelapa sawit di lintas batas kedua provinsi tersebut, selama ini hanya jadi sengketa dan akar konflik karena masih kurangnya efek domino perkebunan kelapa sawit.

"Padahal potensi bahan baku perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut cukup tersedia di sana," kata Masykur.

Ia menerangkan berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sawit Mandiri (KTSM) Kecamatan Riopakava bahwa saat ini terdapat 60 ribu hektare lahan kelapa sawit yang dikelola warga di kecamatan tersebut.

Luasan lahan tersebut dapat menghasilkan kelapa sawit sekitar 300 ton ton, merupakan angka yang tidak sedikit untuk menjadi peluang bagi pemerintah daerah.

Bila dibandingkan dengan Kabupateb Mamuju Utara, maka Kecamatan Riopakava jauh lebih banyak menghasilkan kelapa sawit.

Dimana pada tahun 2013 Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat luas areal pengelolaan kebun kelapa sawit sekitar 33.978 hektare menghasilkan sawit sebanyak 109.570 ton.

Karena itu, kata dia solusi yang ditawarkan adalah pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga produk turunan.

"Perkebunan kelapa sawit harus keluar dari kotak tandan buah segar, harus ada inovasi yang lebih maju. Salah satu solusinya adalah mendorong pembangunan kawasan ekonomi khusus lintas batas provinsi," terang Masykur.

Menurut Masykur solusi itu dapat menjadi basis fundamental terhadap akselerasi pembangunan di dua provinsi tersebut. Kehadiran kawasan ekonomi khusus dapat menciptakan dua hal sekaligus, yaitu penyerapan tenaga kerja dan pembangunan energi serta infrastruktur.

Ia menyatakan paradigma industrialisasi perkebunan kelapa sawit harus bisa disingkronkan dengan agenda pembangunan nasional yang mengutamakan lahirnya titik tumbuh baru.

Potensi kelapa sawit di provinsi tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk wujudkan industrialisasi berbasis agrobisnis.

"Produk turunan?CPO?selain minyak sawit dan makananan juga dapat dihasilkan?margarine, shortening, vanaspati (vegetableghee), ice creams,?bakery?fats, instans?noodle, sabun dan?detergent, cocoa?butter extender, chocolate dan coatings, dan masih banyak lagi lainnya," ujarnya.

Ia optimis bila kawasan ekonomi khusus dibangun beberapa produk turunan tersebut bisa menjadi sentra logistik pemenuhan kawasan pasar wilayah Indonesia Timur.