Puskepi: Pemerintah perlu ambil langkah tepat dampak konflik Timur Tengah

Senin, 16 Maret 2026 20:29 WIB

Direktur PUSKEPI Sofyano Zakaria (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Palu (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyebutkan konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi memberi dampak terhadap ketahanan energi Indonesia.

"Ini berpotensi gangguan pasokan minyak dan elpiji impor yang selama ini harus melalui jalur strategis Selat Hormuz," kata Sofyano melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Senin.

Ia mengemukakan ketegangan di kawasan tersebut memang perlu menjadi perhatian serius karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan elpiji.

Menurut dia, apabila jalur distribusi energi global terganggu, maka dampaknya bisa dirasakan langsung oleh Indonesia.

"Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tentu harus diantisipasi karena sebagian pasokan energi yang kita impor melewati Selat Hormuz. Gangguan di jalur tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi nasional,” ucapnya.

Ia menjelaskan pemikiran Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan program elektrifikasi merupakan political will yang positif dan patut didukung.

"Tentunya implementasi program tersebut harus dirancang secara matang dan komprehensif agar benar-benar efektif," sebutnya.

Sofyano menyebutkan saat ini Indonesia memiliki kapasitas produksi listrik yang relatif melimpah, bahkan di beberapa wilayah mendekati kondisi kelebihan pasokan. Sehingga program elektrifikasi perlu diarahkan untuk memanfaatkan listrik yang tersedia secara lebih optimal.

"Elektrifikasi dapat dilakukan secara bertahap, khususnya untuk menggantikan penggunaan energi yang masih bergantung pada impor, misalnya dengan mendorong penggunaan kompor listrik sebagai pengganti kompor elpiji di rumah tangga," kata dia.

Sofyano selaku Pengamat kebijakan energi pun menuturkan ketersediaan sumber daya batubara domestik juga dapat menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah potensi gangguan pasokan energi global.

Kata dia, rencana pemberian insentif bagi masyarakat untuk mengonversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik masih kurang tepat.

"Motor yang usianya sudah tua dan nilai ekonominya sudah rendah tentu tidak rasional jika harus dikonversi menjadi motor listrik dengan biaya yang cukup besar," ucap Sofyano.

Menurut Sofyano, biaya konversi motor ke listrik masih relatif mahal sehingga masyarakat tetap harus mengeluarkan biaya yang cukup besar meskipun mendapatkan insentif.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus memberikan insentif dalam bentuk diskon harga pembelian sepeda motor listrik baru, sehingga masyarakat lebih tertarik beralih ke kendaraan listrik tanpa terbebani biaya konversi yang tinggi.

Sofyano menegaskan bahwa dorongan elektrifikasi nasional sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai respons terhadap konflik global, tetapi harus menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia.

“Elektrifikasi harus menjadi bagian dari strategi besar energi nasional agar Indonesia semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada energi impor,” ujarnya.