Jakarta (antaranews.com) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,
Askolani mengatakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
terkait APBN 2018 akan dilakukan lebih cepat dibandingkan tahun
sebelumnya agar pelaksanaannya segera terlaksana.
"Penyerahan DIPA lebih cepat dibanding tahun lalu. Penyerahan DIPA
dari Presiden langsung ke semua kementerian dan lembaga termasuk kepala
daerah," ujar Askolani dalam diskusi APBN 2018 di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dengan penyerahan DIPA yang lebih cepat itu maka
perencanaan belanja negara dapat lebih optimal, sehingga diharapkan
segera berdampak pada perekonomian nasional serta memberi manfaat bagi
masyarakat.
"Pemerintah konsisten melakukan upaya ini, dan akan terus
dilanjutkan disertai berbagai evaluasi diantaranya menyangkut
efektivitas dan efesiensi sehingga kita dapat menghasilkan output dan
outcome yang lebih baik," katanya.
Pada 2018, lanjut Askolani, beberapa program yang menjadi perhatian
pemerintah yakni mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi
kemiskinan, serta percepatan program pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur ini menjadi kebutuhan pokok Indonesia.
Kalau infrastruktur dibangun, investasi akan masuk dan akan mengurangi
pengangguran," paparnya.
Dalam postur RAPBN 2018 yang sudah disetujui parlemen, disepakati
pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Belanja negara akan meliputi
belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan
Dana Desa Rp766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk
kementerian disepakati Rp847,44 triliun dan belanja nonkementerian
/lembaga Rp607,06 triliun.
Askolani menambahkan bahwa meski pendapatan dan belanja Pemerintah
Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain, kinerja yang dihasilkan
pemerintah lebih baik yang memiliki pendapatan dan belanja yang lebih
tinggi.
Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), pendapatan
Indonesia sebesar 14 persen dari Produk Domestic Bruto (PDB) dan belanja
16,6 persen dari PDB. Pendapatan dan belanja Indonesia lebih rendah
dibanding negara lain seperti Brazil.
"Kinerja kita jauh lebih baik dibanding negara lain, pertumbuhan
ekonomi kita lima persen, sedangkan Brazil di bawah lima persen," kata
Askolani.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan negara lain terhadap Indonesia
juga lebih baik seiring dengan meningkatnya peringkat layak investasi
(investment grade) yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat
internasional diantaranya Standard & Poor`s (S&P), Moody's
Investors Service, dan Fitch Ratings.
Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati
mengharapkan DIPA yang diserahkan lebih cepat itu juga harus diikuti
dengan perbaikan kualitas belanja mengingat 2018 merupakan tahun
politik.
"Jangan sampai ada pemotongan anggaran yang berdampak pada efek
psikologis dan memicu timbulnya kegaduhan. Apalagi terjadi pada tahun
politik," katanya. (skd)
Berita Terkait
China jawab kekhawatiran Menkeu AS soal kelebihan suplai mobil listrik
Rabu, 10 April 2024 9:27 Wib
Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa
Jumat, 1 Maret 2024 11:17 Wib
Menkeu bertemu Presiden Bank Dunia guna bahas kerja sama
Jumat, 1 Maret 2024 7:37 Wib
Menkeu sampaikan kinerja positif APBN saat pertemuan dengan Australia
Jumat, 1 Maret 2024 7:34 Wib
Menteri Keuangan: APBN harus dikelola secara akuntabel
Rabu, 21 Februari 2024 11:17 Wib
Menkeu jelaskan soal blokir anggaran K/L Rp50 triliun
Rabu, 14 Februari 2024 19:06 Wib
Menkeu: Ekonomi RI mampu tumbuh baik di tengah proyeksi perlambatan
Rabu, 7 Februari 2024 16:30 Wib
Menkeu laporkan pelaksanaan APBN 2024 kepada Presiden
Jumat, 2 Februari 2024 15:55 Wib