Jakarta (antaranews.com) - Pengamat politik Indonesian Public Institute
(IPI) Karyono Wibowo mengatakan langkah Presiden Jokowi mengajukan
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon
tunggal Panglima TNI sudah sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan.
"Sesuai persyaratan konstitusi, calon Panglima TNI pernah menjadi
kepala staf. Dengan demikian, secara prosedur dan konstitusi pengajuan
Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sudah memenuhi
persyaratan," kata Karyono dalan keterangan tertulis di Jakarta, Senin
malam.
Dia mengatakan dari aspek rotasi kesatuan TNI, saat ini kesempatan
menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memang menjadi jatah Angkatan
Udara.
Jatah bagi Angkatan Udara sejatinya diberikan sejak Jenderal TNI
Moeldoko pensiun. Namun, kala itu karena ada kemungkinan pertimbangan
lain, Presiden Jokowi mengangkat kembali Panglima TNI dari unsur
Angkatan Darat, yakni Gatot Nurmantyo.
Karyono menekankan, mengenai calon tunggal Panglima TNI, hal itu
tidak menjadi persoalan karena tidak melanggar undang-undang. Justru,
kata dia, secara psikologis dalam mengajukan calon Panglima TNI dan
Kapolri lebih baik cukup satu calon agar lebih kondusif.
"Yang paling penting soal pengangkatan Panglima TNI adalah sesuai
konstitusi dan prosedur. Selain itu, aspek kompetensi dan integritas
menjadi bagian penting dari persyaratan," kata dia.
Menurut dia, Marsekal Hadi Tjahjanto layak menjadi Panglima TNI
karena sudah menjadi Kepala Staf TNI AU dan memiliki karir militer yang
cukup baik. Marsekal Hadi dinilai salah satu perwira terbaik yang
dimiliki TNI AU saat ini.
Namun demikian, Karyono menilai momentum pergantian Panglima TNI
akan memiliki dampak politis apabila dilakukan sebelum Gatot Nurmantyo
memasuki masa pensiun Maret 2018.
Dampak politisnya akan tergantung bagaimana reaksi Gatot Nurmantyo
secara pribadi, institusi TNI, para politisi, dan berbagai komponen
masyarakat. Pasalnya, nama Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat ini sudah
masuk dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2019.
"Maka bisa jadi pergantian posisi Panglima TNI akan menjadi polemik
di ranah publik. Tentu publik berharap masalah pergantian Panglima TNI
ini tidak menjadi isu liar yang bisa menciptakan suasana gaduh," ujar
dia.
Jika pergantian Panglima TNI dilakukan tepat waktu maka celah untuk
mengapitalisasinya sebagai komoditas isu politis menjadi tidak terlalu
lebar.
Menurut Karyono, jika Panglima TNI Gatot Nurmantyo benar-benar
serius maju di Pilpres 2019, apakah mau maju sebagai calon presiden atau
wakil presiden, maka pergantian posisi panglima pada masa sekarang atau
nanti tetap menguntungkan.
"Karena dari sisi waktu bisa lebih fokus dan bisa konsentrasi
mempersiapkan diri baik dalam menggalang dukungan partai maupun
masyarakat. Dengan demikian, posisinya lebih jelas dan tidak ada
`conflict of interest` dengan jabatan sebagai panglima," ujar dia (skd)
Berita Terkait
Indonesia berkepentingan redam konflik di Laut China Selatan
Minggu, 14 April 2024 9:28 Wib
Menko Polhukam: Satuan TNI terintegrasi diperkuat demi antisipasi konflik di LCS
Rabu, 20 Maret 2024 8:17 Wib
Kiat Hadi Tjahjanto menciptakan suasana tenteram pascapemilu
Rabu, 6 Maret 2024 15:36 Wib
Menko Polhukam sebut PP Muhammadiyah berperan jaga keharmonisan masyarakat
Kamis, 29 Februari 2024 9:15 Wib
Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Rabu, 28 Februari 2024 13:29 Wib
Menko Polhukam kunjungi jajaran PGI
Rabu, 28 Februari 2024 12:23 Wib
Pakar ingatkan Hadi perhatikan saran Tim Percepatan Reformasi Hukum
Sabtu, 24 Februari 2024 10:15 Wib
Menko Polhukam pastikan suasana kondusif pasca-Pemilu 2024
Sabtu, 24 Februari 2024 10:11 Wib