Jakarta (antarasulteng.com) - Rapat Paripurna DPR menyetujui 50 Rancangan
Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
prioritas 2018, terdiri dari 31 RUU usulan DPR, 16 RUU usulan
pemerintah, dan tiga RUU usulan DPD.
"Apakah laporan Badan Legislasi DPR terkait Program Legislasi
Nasional prioritas 2018 dan Program Legislasi Nasional 2015-2019 dapat
disetujui," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR, di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju terhadap laporan Baleg tersebut.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna
tersebut mengatakan dari 50 RUU yang masuk Prolegnas 2018, 47 di
antaranya adalah limpahan dari Prolegans 2017.
Menurut dia, hanya tiga RUU yang baru yaitu RUU tentang Pengawasan
Obat dan Makanan, RUU Penyadapan, dan RUU tentang Sistem Pendidikan
Kedokteran.
"Dari 50 RUU tersebut, 31 RUU diusulkan DPR, 16 diusulkan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan selain 50 RUU tersebut ada
lima RUU yang masuk dalam kumulatif terbuka, yaitu RUU perjanjian
internasional, kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, RUU
tentang APBN, daftar RUU kumulatif terbuka tentang pembentukan provinsi
dan kabupaten/kota, dan daftar RUU tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti UU menjadi UU.
Dia juga mengatakan adanya perubahan daftar Prolegnas 2015-2019, semula berjumlah 184 RUU menjadi 185 RUU.
"Daftar Prolegnas prioritas 2018 sebanyak 50 RUU dan daftar
Prolegnas 2015-2019 sebanyak 185 RUU menjadi bagian tidak terpisahkan,"
katanya.
Supratman menilai beban legislasi DPR di 2018 tidak mudah karena
merupakan tahun politik namun dirinya optimia kinerja legislasi di tahun
depan lebih baik.
Hal itu menurut dia karena pembahasan Prolegnaa dilakukan dengan
semangat kebersamaan sesuai kesamaan visi revitalisasi bidang politik,
hukum dan ekonomi.
Berita Terkait
Parlemen Indonesia kembali serukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina
Kamis, 22 Februari 2024 15:40 Wib
BKSAP harap KTT ASEAN kukuhkan implementasi konsensus soal Myanmar
Kamis, 7 September 2023 8:47 Wib
Fadli Zon ungkap masalah terorisme harus jadi evaluasi bersama
Kamis, 8 April 2021 21:29 Wib
Polri membenarkan Fadli Zon dilaporkan ke Bareskrim
Sabtu, 9 Januari 2021 19:05 Wib
Petugas medis Prancis protes kondisi kerja yang 'melelahkan' selama pandemi
Kamis, 15 Oktober 2020 21:24 Wib
Dapat tanda kehormatan, Fadli Zon sebut Ini penghargaan kepada rakyat
Kamis, 13 Agustus 2020 13:19 Wib
Presiden sebut Pemberian tanda kehormatan sudah lewati pertimbangan matang
Kamis, 13 Agustus 2020 13:18 Wib
Fahri Hamzah dan Fadli Zon akan terima bintang jasa dari Presiden
Senin, 10 Agustus 2020 18:13 Wib