Direktur Puskepi desak pemerintah berani benahi distribusi BBM

Kamis, 9 April 2026 15:26 WIB

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Palu (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyebutkan terdapat perbedaan mendasar antara sistem subsidi BBM di Malaysia dan Indonesia terletak pada keberanian dalam menata ulang distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.

Ia mengemukakan Malaysia telah bergerak lebih maju dengan menerapkan sistem subsidi berbasis kuota dan identitas warga.

"Jadi Malaysia tidak lagi sekadar menjual BBM murah, tetapi mengatur siapa yang berhak dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi. Ini langkah berani dan rasional," kata Sofyano melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Kamis.

Ia menuturkan untuk subsidi BBM di Malaysia seperti RON95 diberikan dengan kuota sekitar 200 liter per bulan per individu.

"Jika konsumsi melebihi batas tersebut, masyarakat harus membeli dengan harga pasar. Skema ini dinilai mampu menekan pemborosan sekaligus memastikan subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang memang membutuhkan," ucapnya.

Sementara itu di Indonesia masih terjebak dengan pola lama yakni menjaga harga tetap murah, tetapi lemah dalam pengendalian distribusi.

"Indonesia seolah takut menaikkan harga atau membatasi konsumsi, sehingga subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, termasuk pemilik kendaraan besar dan industri," sebutnya.

Menurut dia, harga BBM subsidi di Indonesia memang relatif terjangkau untuk jenis Pertalite dan Solar.

"Tentunya tanpa pembatasan konsumsi yang tegas, subsidi menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara. Jadi ini bukan soal murah atau mahal, tapi soal tepat atau tidak tepat sasaran," kata dia.

Sofyano menyebutkan bahwa sistem Indonesia yang berbasis kendaraan dan barcode belum cukup efektif.

"Penggunaan sistem barcode masih banyak celah penyalahgunaan, termasuk praktik pengisian berulang dan distribusi ilegal. Sementara itu, Malaysia menggunakan pendekatan berbasis individu yang lebih sulit dimanipulasi," ujarnya.

Ia menjelaskan pendekatan Malaysia juga memiliki risiko yakni pembatasan kuota bisa menimbulkan tekanan bagi kelompok pengguna tinggi seperti pelaku usaha transportasi. Selain itu, kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan resistensi publik jika tidak disertai komunikasi yang baik.

"Indonesia memang lebih stabil secara sosial karena harga dijaga rendah. Tapi stabilitas semu ini mahal harganya. APBN kita terbebani, dan subsidi tidak tepat sasaran," pungkasnya.

Sofyano menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera beralih ke sistem subsidi yang lebih terarah, menggabungkan pendekatan harga dan kuota.

“Kalau tidak berani berubah, kita akan terus membakar uang negara tanpa hasil yang adil,” tutur Sofyano.