Pemprov Sulteng Salurkan 160 Unit Mesin Panen

id mensin, panen

Pemprov Sulteng Salurkan 160 Unit Mesin Panen

Mesin Panen Padi (Foto Antara)

...alat itu hanya dipinjamkan kepada petani saat musim panen saja, tidak dikuasai sepanjang musim oleh petani
Palu, (antaranews.com) - Dinas Tanamana Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Provinsi Sulawesi Tengah pada 2017 ini telah menyalurkan bantuan sebanyak 160 unit alat panen dan pascapanen (combine harvester) tanaman pertanian ke sembilan kabupaten di wilayah tersebut.

Combine Harvester merupakan mesin pemanen tanaman serealia, seperti padi, yang merupakan kombinasi dari tiga operasi yang berbeda yakni menuai, merontokan dan menampi.

"Harga per unitnya sekitar Rp400 juta, dibiayai melalui APBN tahun 2017," kata Marini, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Distanhorti Sulteng di Palu, Jumat.

Dia menjelaskan bantuan itu tersebar di sembilan kabupaten dan Distanhorti Sulteng. Kabupaten yang menerimanya yakni Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Buol, Poso, Morowali, Morowali Utara dan Banggai. Sementara untuk Distanhorti Sulteng berada di UPT Mekanisasi Pertanian.

Marini menjelaskan untuk mekanisme bantuan alat pascapanen di tahun 2017, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya bantuan diberikan langsung kepada petani, melalui kelompok tani, dengan pertimbangan elektronik proposal (e-proposal). Dimana kelompok yang meminta, memasukan permohonan kepada dinas kabupaten dan kota setempat.

"Kebijakan berubah di tahun 2017, bantuan alat pasca panen melalui sistem yang namanya brigade alat mesin pertanian, yang dikelola oleh dinas pertanian setempat," ungkapnya.

Menurut dia, hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, bantuan alat pengolahan pascapanen yang langsung kepada petani, sebagian besar dikuasi oleh ketua kelompok.

"Dalam mekanisme bantuan yang baru, alat itu hanya dipinjamkan kepada petani saat musim panen saja, tidak dikuasai sepanjang musim oleh petani," ujar Marini.

Terkait dengan biaya operasional dan pemeliharaan alat-alat pascapanen itu, menurut Marini, dapat dianggarkan melalui APBD kabupaten/kota atau provinsi yang mengelolanya.

Selain itu, pihaknya juga menggalakan sosialiasi gerakan pascapanen padi di sejumlah daerah di Sulteng.

Untuk anggaran tahun 2017, dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong dan Banggai sebagai daerah lumbung padi di Sulteng.(skd)