Pemekaran Desa Mekar Mulya dekatkan pelayanan publik

Sabtu, 11 April 2026 20:12 WIB

Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Amirudin Tamoreka. ANTARA/HO-DKISP Banggai

Palu (ANTARA) - Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Amirudin Tamoreka mengatakan pemekaran Desa Persiapan Mekar Mulya merupakan langkah untuk mendekatkan serta mendorong pemerataan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Menurut Bupati, pemekaran desa memiliki tantangan tersendiri karena berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal nasional, khususnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.

“Pemekaran desa justru lebih sulit dibandingkan dengan pemekaran kecamatan karena menyangkut Dana Desa. Namun ini harus kita tempuh demi pelayanan yang lebih maju dan merata,” katanya dalam keterangannya di Palu, Sabtu.

Ia mengatakan Pemkab Banggai meresmikan pemekaran Desa Persiapan Mekar Mulya di Kecamatan Simpang Raya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pemekaran Desa Persiapan Mekar Mulya dilatarbelakangi oleh kondisi geografis wilayah yang luas serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Jarak tempuh yang cukup jauh dari permukiman warga menuju pusat pelayanan di Desa induk Sumber Mulya selama ini menjadi kendala utama dalam efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, masyarakat juga menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan potensi lokal secara mandiri guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih inklusif.

Adapun wilayah desa persiapan tersebut mencakup Dusun III dan Dusun IV dari Desa induk Sumber Mulya. Wilayah ini dihuni sekitar 1.327 jiwa atau 432 kepala keluarga, dengan pusat pemerintahan desa berkedudukan di Dusun III.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga melantik Liyanto sebagai Pejabat Kepala Desa Persiapan Mekar Mulya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 400.10/539/DPMD dengan masa jabatan selama tiga tahun.

Selama periode tersebut, Bupati mengharapkan pemerintah desa dapat fokus pada pembangunan infrastruktur dasar serta pemenuhan persyaratan administratif menuju desa definitif.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga berharap pelayanan publik menjadi lebih cepat dan merata serta mampu mendorong optimalisasi potensi lokal guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.