Kemendagri harap penggunaan dana otsus di Tanah Papua harus transparan

Selasa, 14 April 2026 10:35 WIB

Wamendagri RI Ribka Haluk diwawancarai sejumlah wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengharapkan penggunaan dana otonomi khusus atau otsus tahun 2026 di Tanah Papua harus transparan sehingga peruntukannya dapat diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI telah mencairkan dana otsus tahap I tahun 2026 kepada enam provinsi di Tanah Papua yakni Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

“Kami harap setelah dana otsus terealisasi, pemerintah daerah di enam provinsi harus dapat menyampaikan ke publik sehingga masyarakat tahu dana otsus itu dikemanakan atau digunakan untuk apa saja,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk dalam keterangan tertulis di Wamena, Selasa.

Menurut dia, di era keterbukaan informasi saat ini penggunaan dana otsus ataupun dana-dana lainnya harus terbuka supaya masyarakat mengetahui secara persis peruntukan anggaran negara untuk masyarakat Papua itu.

“Penggunaan dana otsus harus disampaikan ke publik, jangan diam-diam karena masyarakat akan curiga tentang penggunaannya. Kami harap pemerintah daerah yang telah menggunakan dana otsus supaya dapat dipublis ke publik,” ujarnya.

Dia menjelaskan penyaluran dana otsus tahap I tahun 2026 ke enam provinsi di Tanah Papua telah terealisasi 95 persen. Dari 46 daerah di Tanah Papua, realisasi dana otsus tahap I tahun 2026 telah mencapai 95 persen.

"Dan penyaluran dana otsus di Tanah Papua akan segera tuntas dalam waktu dekat,” katanya.

Dia menambahkan Tim Percepatan Pembangunan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri RI, Kementerian Keuangan RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengidentifikasi permasalahan di masing-masing daerah tentang penggunaan dana otsus.

“Kami pastikan persoalan-persoalan mengenai penggunaan dana otsus di Tanah Papua akan segera dituntaskan. Perbaikan dalam tata kelola penggunaan dana terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.