Alfian Chaniago soroti keluhan pemotongan upah pekerja padat karya

Minggu, 19 April 2026 14:32 WIB

Anggota Komisi C DPRD Kota Palu Alfian Chaniago. ANTARA/Kristina Natalia

Palu, Sulteng (ANTARA) - Anggota Komisi C DPRD Kota Palu Alfian Chaniago menyatakan akan mengawal dan membahas keluhan pekerja padat karya di Kecamatan Mantikulore terkait adanya pemotongan upah bagi pekerja yang tidak masuk kerja.

Keluhan tersebut diterima Alfian saat melaksanakan kegiatan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Menurut Alfian, persoalan itu perlu menjadi perhatian pemerintah karena program padat karya dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh penghasilan tambahan, khususnya kelompok ekonomi rentan.

“Saya selaku anggota Komisi C DPRD Palu akan menjadikan ini perhatian serius dan akan membahasnya bersama dinas terkait,” katanya.

Ia menegaskan DPRD perlu memastikan setiap kebijakan yang diterapkan dalam program padat karya tetap mengedepankan rasa keadilan dan tidak membebani masyarakat yang menjadi sasaran program.

Alfian menilai mekanisme pemotongan upah harus mempertimbangkan kondisi tertentu yang dialami pekerja. Menurut dia, terdapat alasan-alasan yang masih dapat ditoleransi, seperti sakit atau mengalami kedukaan keluarga, sehingga perlu ada kebijakan yang lebih bijaksana dalam penerapannya.

“Kalau memang ada hal-hal yang masih bisa ditoleransi, tentu harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai kebijakan ini justru memberatkan masyarakat kecil,” ujarnya.

Politisi DPRD Kota Palu itu mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai aturan yang diterapkan dalam program padat karya, termasuk dasar kebijakan pemotongan upah.

Ia berharap evaluasi dapat dilakukan sehingga tujuan utama program padat karya sebagai sarana membantu masyarakat memperoleh penghasilan tetap terjaga dan berjalan sesuai harapan.

Menurut Alfian, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kedisiplinan kerja, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan kemanusiaan para pekerja yang sebagian besar menggantungkan kebutuhan hidup dari program tersebut.