Ketua DPRD-Palu komitmen kawal program Asta Cita di daerah

Minggu, 19 April 2026 17:32 WIB

Ketua DPRD Kota Palu Rico Nandi Tjahjo Djanggola mengikuti kegiatan retret di kompleks Akademi Militer, Lembah Tidar, Magelang pada retret, Sabtu (18/4/2026). (ANTARA/HO-Humas DRPD Kota Palu)

Palu (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palu Rico Andi Tjatjo Djanggola menyatakan komitmennya memperkuat sinergi legislatif dalam mengawal implementasi program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto di tingkat daerah.

“Komitmen ini menjadi bagian dari upaya memastikan program strategis nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah,” kata Rico melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu, Minggu.

Ia menjelaskan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di kompleks Akademi Militer, Lembah Tidar, Magelang, Sabtu (18/4).

Kegiatan tersebut diikuti 503 ketua DPRD dari seluruh Indonesia dan bertujuan menyelaraskan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rico menyatakan pihaknya siap mengimplementasikan arahan Presiden melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah Kota Palu.

“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Presiden. Ini mempertegas peran kami agar tetap solid dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan DPRD Kota Palu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan program nasional selaras dengan pembangunan di tingkat lokal.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga ditentukan oleh integritas dan kapasitas kepemimpinan di daerah.

Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran keuangan daerah, dan meminta pimpinan DPRD memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kegiatan KPPD turut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna meningkatkan kapasitas pimpinan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.