BPS-Pemkab Bangkep perkuat koordinasi Sensus Ekonomi untuk pembangunan

Rabu, 22 April 2026 05:56 WIB

Kepala BPS Banggai Kepulauan Hendra Setiawan. ANTARA/HO-Kominfo Bangkep

Palu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Kepala BPS Banggai Kepulauan Hendra Setiawan di Bangkep, Selasa, mengatakan Sensus Ekonomi mencakup seluruh aktivitas usaha di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri hingga jasa seperti perhotelan dan pariwisata.

“Sensus Ekonomi ini mencakup seluruh usaha ekonomi, sehingga nantinya kita dapat melihat angka pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Banggai Kepulauan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPS sebagai produsen data statistik dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai wali data daerah dalam kerangka implementasi Satu Data Indonesia.

Ia mengatakan, pelaksanaan sensus juga akan dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran data DTSN/DTKS secara populasi.

Namun demikian, menurut dia, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus, antara lain adanya usaha yang belum terdata, ketidakakuratan data, serta pembaruan data yang belum berkelanjutan.

Ia menjelaskan, sensus terakhir dilaksanakan pada 2016 sehingga dalam kurun waktu satu dekade terakhir dipastikan telah terjadi peningkatan dan perubahan signifikan pada jumlah serta jenis usaha di daerah.

Lebih lanjut, Hendra berharap seluruh kategori usaha dapat terdata tanpa terkecuali serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.

“Manfaatnya tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat dalam mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Banggai Kepulauan Rahmad Labou menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Ia mengatakan ketersediaan data yang akurat menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

“Banggai Kepulauan masih menghadapi keterbatasan data dalam mendukung pengambilan kebijakan. Tanpa data yang memadai, tentu berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan implementasi Satu Data Indonesia di daerah ini masih belum optimal, ditandai dengan adanya perbedaan data antar organisasi perangkat daerah (OPD), belum terintegrasinya sistem informasi, serta belum tersedianya satu portal data sebagai rujukan bersama.

Menurut dia, koordinasi antar OPD juga masih perlu diperkuat karena pengelolaan data selama ini masih berjalan secara sektoral.

Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi, lanjut dia, menjadi peluang untuk mengaktifkan kembali implementasi Satu Data Indonesia di daerah.

“Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar kebijakan pemerintah agar lebih tepat, terarah, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia mengharapkan melalui sinergi BPS, dan Kominfo, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi titik awal terbentuknya basis data tunggal daerah sebagai fondasi sinkronisasi data ekonomi dan sosial di Banggai Kepulauan.