Langit Nusantara dan pertaruhan strategis di Indo-Pasifik

Jumat, 24 April 2026 12:52 WIB

Foto udara warga berolahraga di lintasan lari Stadion Mini Universitas Haluoleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (19/4/2026). Lintasan lari pascarevitalisasi tersebut menjadi salah satu fasilitas olahraga baru di UHO dengan tarif masuk Rp10.000 per orang, dan kebijakan ini merupakan upaya menjadikan kampus tidak hanya sebagai pusat kegiatan akademik, tetapi juga ruang terbuka bagi aktivitas olahraga warga ANTARA Sultra/Andry Denisah/zk

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah secara resmi membantah ihwal adanya kesepakatan blanket overflight clearance bagi Amerika Serikat, dan bantahan tersebut merupakan langkah diplomasi yang krusial.

Namun, bantahan itu rupanya tidak serta-merta meredam kegelisahan dan spekulasi di tingkat kawasan. Isu blanket overflight clearance, yang notabene terkait erat dengan kedaulatan udara ini, nyatanya memiliki resonansi yang jauh melampaui batas-batas teknis birokrasi.

Bagi sebagian negara di kawasan, isu ini tidak semata-mata menyangkut benar atau tidaknya sebuah kesepakatan, melainkan bagaimana persepsi terhadap arah kebijakan strategis Indonesia sedang dibaca.

Lewat sebuah konferensi pers yang digelar pada Jumat (17/4), China, lewat juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Guo Jiakun, merespons isu blanket overflight clearance ini dan mengaitkannya dengan Piagam ASEAN serta Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC).

Jiakun menegaskan bahwa Piagam ASEAN serta Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) menetapkan bahwa negara anggota harus bertindak sesuai dengan prinsip tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional serta menahan diri dari partisipasi apapun, termasuk penggunaan wilayah, yang mengancam kedaulatan atau integritas wilayah anggota ASEAN.

Respons China itu tentu saja tidak lepas dari meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, setiap kemungkinan akses militer, termasuk izin lintas udara, menjadi bagian dari kalkulasi strategis yang lebih luas.

Negara-negara di kawasan, termasuk China, boleh jadi cenderung membaca langkah Indonesia bukan hanya dari pernyataan resminya, tetapi juga dari konsistensi praktik di lapangan.

Hal tersebut bisa dipahami. Pasalnya, dalam lanskap geopolitik yang semakin cair, bahkan ketiadaan kebijakan pun dapat ditafsirkan sebagai sinyal. Apalagi jika menyangkut ruang udara, domain yang secara inheren berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, dan proyeksi kekuatan.

Indonesia selama ini dikenal memposisikan dirinya sebagai negara non-blok yang aktif, yang berupaya menjaga keseimbangan di tengah tarikan dua kekuatan besar.

Namun, realitanya, posisi tersebut semakin sulit dipertahankan secara sederhana ketika dinamika kawasan menuntut kejelasan sikap yang lebih tegas. Bahkan, dalam beberapa kasus, sikap tidak memihak masih dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan terselubung oleh pihak tertentu.

Isu blanket overflight clearance juga membuka ruang diskusi tentang batas antara kerja sama militer yang sah dan potensi erosi kedaulatan.

Dalam hukum internasional, prinsip kedaulatan negara atas ruang udara -- sebagaimana ditegaskan dalam Chicago Convention 1944 -- bersifat fundamental.

Namun, karena pengaturan terhadap pesawat militer tidak sepenuhnya berada dalam payung International Civil Aviation Organization (ICAO), praktik di lapangan kerap bergantung pada perjanjian bilateral dan izin diplomatik, yang dalam kondisi tertentu membuka ruang interpretasi berbeda-beda antarnegara.

Ruang spekulasi

Berbeda dengan perjanjian ekonomi yang biasanya terbuka untuk publik, kerja sama militer kerap berada dalam lingkup terbatas. Hal ini menciptakan ruang bagi spekulasi. Dalam era informasi yang bergerak cepat, kekosongan informasi kerap diisi oleh asumsi.

Maka, dalam kerangka yang lebih luas, isu blanket overflight clearance ini mencerminkan pula bagaimana ruang udara kini tidak lagi sekadar jalur lintasan, tetapi telah menjadi arena kontestasi simbolik dan strategis. Ia merepresentasikan sejauh mana sebuah negara mampu mempertahankan otonomi kebijakan di tengah tekanan eksternal.

Sudah barang tentu, Indonesia, dalam hal ini, berada pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, ia ingin menjaga kedaulatannya, di sisi lain, ia perlu tetap membuka ruang bagi kerja sama internasional.

Karena itu, bantahan resmi pemerintah Indonesia memang penting sebagai penegasan posisi Indonesia. Akan tetapi , tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana membangun kepercayaan kawasan secara berkelanjutan. Transparansi terbatas mungkin diperlukan dalam isu keamanan, tetapi komunikasi strategis yang konsisten diharapkan menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan kegelisahan.

Jika tidak, setiap isu serupa di masa depan berpotensi kembali memantik spekulasi dan kegelisahan yang sama, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, yang dipertaruhkan bukan hanya soal satu kebijakan, melainkan kredibilitas Indonesia sebagai aktor penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik yang semakin sarat ketegangan.

Di titik ini, persoalannya tidak lagi berhenti pada klarifikasi atau bantahan resmi, melainkan bisa bergeser ke ranah yang lebih subtil, yakni bagaimana Indonesia mengelola persepsi strategisnya di mata negara-negara kawasan.

Dalam diplomasi kontemporer, persepsi kerap memiliki bobot yang hampir setara dengan realitas itu sendiri. Negara dapat saja tidak melakukan apa-apa, tetapi jika dipersepsikan melakukan sesuatu, maka konsekuensi yang dihadapinya tetap nyata.

Hal seperti itu menjadi semakin relevan ketika Indo-Pasifik kini dipahami sebagai satu kesatuan ruang strategis yang terintegrasi. Buntutnya, setiap kebijakan atau bahkan rumor kebijakan dari satu negara besar seperti Indonesia akan dengan cepat beresonansi ke negara-negara lain.

Relatif dipercaya

Selama ini, Indonesia menikmati posisi uniknya sebagai honest broker, aktor yang relatif dipercaya oleh berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan di kawasan. Namun, posisi tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Ia harus terus dirawat melalui konsistensi sikap, kejelasan komunikasi, dan yang tak kalah penting, keselarasan antara retorika dan praktik.

Tanpa itu semua, kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun dapat tergerus secara perlahan. Dalam perspektif teori hubungan internasional, situasi ini mengingatkan pada konsep security dilemma, di mana langkah defensif suatu negara dapat ditafsirkan sebagai ancaman oleh negara lain.

Misalnya, jika Indonesia suatu saat memperketat atau justru melonggarkan akses ruang udaranya, maka kebijakan tersebut bisa saja dibaca dan dipahami secara berbeda oleh Australia, Singapura, atau bahkan India. Tergantung pada konteks dan kepentingan masing-masing.

Di sinilah pentingnya apa yang disebut sebagai strategic signaling. Artinya, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan yang sifatnya normatif, melainkan juga perlu mengembangkan pola komunikasi yang mampu memberikan sinyal jelas tanpa harus membuka seluruh detil kebijakan yang bersifat sensitif.

Hal itu bukan perkara gampang, karena terlalu banyak transparansi dapat mengurangi fleksibilitas, sementara terlalu sedikit transparansi justru bisa memperbesar ruang spekulasi.

Lebih jauh lagi, isu blanket overflight clearance ini juga memperlihatkan bahwa batas antara domain sipil dan militer di ruang udara dewasa ini semakin kabur. Jalur penerbangan yang secara teknis bersifat sipil dapat memiliki implikasi militer, terutama dalam konteks pengumpulan data, mobilitas logistik, hingga proyeksi kekuatan.

Dalam kondisi seperti itu, regulasi yang ada sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik termutakhir.

Dituntut proaktif

Dengan posisi geografisnya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan dan militer global, Indonesia dituntut untuk tidak bersikap reaktif semata, tapi juga dituntut untuk proaktif dalam merumuskan norma, baik di tingkat regional maupun global.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui forum multilateral, termasuk memperkuat peran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna mendorong kejelasan aturan terkait penggunaan ruang udara dalam konteks militer.

Pada ujungnya, polemik ihwal blanket overflight clearance menjadi pengingat bahwa dalam geopolitik modern, ruang yang tampak kosong justru sering kali menjadi ruang yang malah paling diperebutkan.

Langit, yang bagi publik mungkin sekadar hamparan biru tanpa batas, bagi para perancang strategi adalah wilayah yang sarat makna dan kepentingan.

Jika Indonesia akhirnya mampu mengelola isu blanket overflight clearance ini dengan cermat, --dengan cara menjaga keseimbangan antara kedaulatan, transparansi, dan kerja sama-- maka bukan tidak mungkin justru bisa memperkuat posisinya sebagai jangkar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Namun, jika tidak, setiap riak kecil terkait isu ini berpotensi berubah menjadi gelombang besar yang sulit dikendalikan dan sangat merepotkan.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departmen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.