Gubernur-Sulteng tekankan pentingnya percepatan penurunan kemiskinan

Senin, 27 April 2026 20:26 WIB

Gubernur Sulteng Anwar Hafid menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD 2027 di Palu, Senin (27/4/2026). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menekankan pentingnya percepatan penurunan angka kemiskinan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Menurut dia, kemiskinan harus diposisikan sebagai “musuh bersama” yang ditangani secara terarah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Musuh bersama kita adalah kemiskinan. Ini harus kita hadapi secara terarah dan bersama-sama agar bisa kita tekan secara signifikan,” kata Anwar Hafid pada kegiatan Musrenbang RKPD 2027 di Palu, Senin.

Ia menegaskan bahwa musrenbang merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan bukan sekadar agenda seremonial.

“Musrenbang ini sifatnya pokok dan wajib. Tidak akan ada program tanpa melalui proses musrenbang. Ini bukan formalitas, tetapi fondasi dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah hingga sekitar 5 persen pada 2030.

Ia menilai kondisi kemiskinan saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat besarnya potensi daerah yang dimiliki.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, antara lain tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai 78.054 unit, dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagai wilayah tertinggi.

Kemudian aktivitas pertambangan ilegal, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), peredaran narkoba, inflasi, serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.

Gubernur juga menekankan pentingnya integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dalam perencanaan agar program yang disusun lebih tepat sasaran.

“Fiskal kita semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan dan tuntutan masyarakat semakin besar. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Arfan mengatakan penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Juni 2026 sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Ia menyebutkan RKPD 2027 akan memuat sekitar 150 program, 349 kegiatan, dan 1.356 subkegiatan, serta mengakomodasi 7.392 usulan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk 164 usulan dari kabupaten/kota.

Menurut dia, tema RKPD 2027 selaras dengan visi pembangunan nasional dan program prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Melalui musrenbang tersebut, kata dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap tercipta sinkronisasi program pembangunan lintas sektor dan wilayah sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.