DPRD Palu sahkan rekomendasi hasil evaluasi LKPj Wali Kota 2025

Senin, 18 Mei 2026 09:58 WIB

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Palu Rico A.T. Djanggola dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pejabat Pemerintah Kota Palu, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (18/5/2026). ANTARA/HO-Humas DPRD Palu

Palu, Sulteng (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengesahkan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Palu Muhlis Aca dan dihadiri unsur Pemerintah Kota Palu yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu Eka Komalasari, anggota DPRD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Muhlis Aca menyampaikan rapat paripurna dapat dilaksanakan setelah jumlah anggota yang hadir memenuhi ketentuan kuorum sesuai tata tertib DPRD.

Pada agenda utama, DPRD menerima laporan Panitia Khusus (Pansus) yang telah melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap dokumen LKPj Wali Kota Palu Tahun 2025.

Pansus tersebut dibentuk melalui rapat paripurna DPRD pada 30 Maret 2026 dengan mandat melakukan pembahasan serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Palu selama tahun anggaran 2025.

Laporan hasil kerja Pansus disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Rustia Tompo. Dalam laporannya, Pansus memaparkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPRD kepada pemerintah kota.

Rekomendasi yang telah disahkan itu selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Palu sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik pada masa mendatang.

DPRD Kota Palu berharap rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan LKPj tersebut dapat menjadi instrumen evaluasi yang efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mendorong pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD juga menegaskan pentingnya tindak lanjut dari setiap catatan dan masukan yang diberikan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel di Kota Palu.