Morut optimalkan tata kelola keuangan jaga kepercayaan publik

Minggu, 31 Mei 2026 16:33 WIB

Bupati Morowali Utara Delis Hehi (kanan) menerima LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 yang diserahkan Kepala. BPK Perwakilan Sulawesi Tengah I Putu Wisudhanthara, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (26/5/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkab Morut

Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah demi menjaga kepercayaan publik sekaligus bagian dari reformasi birokrasi.

"Sebagai penyelenggara pemerintahan, kami memiliki tanggung jawab mengelola keuangan daerah secara tepat dan transparan untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan," kata Bupati Morowali Utara Delis J Hehi di Kolonodale, Minggu.

Ia menjelaskan bentuk transparansi telah dilakukan pemerintahan yang dipimpinnya telah dibuktikan dengan prestasi penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

Predikat WTP dari BPK telah diraih Pemkab Morut tujuh kali secara beruntun sejak 2018, menurut dia, pencapaian tersebut menjadi acuan dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

"Opini WTP juga menjadi indikator penting atas konsistensi pemda dalam menjaga disiplin fiskal dan tata kelola keuangan yang sehat," ujarnya.

Menurut dia, konsistensi Pemkab Morut dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik tidak dicapai secara instan, proses pengayaan program maupun tata kerja yang baik menjadi pendukung pengelolaan keuangan yang transparan.

Dalam mengoptimalkan tata kelola anggaran yang sehat, kata Delis, Pemkab Morut melakukan digitalisasi sistem, kemudian penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

"Digitalisasi sistem meminimalisasi risiko penyalahgunaan, sekaligus percepatan pelayanan publik. Lalu, di tengah efisiensi anggaran, program prioritas daerah tetap berjalan diintegrasikan dengan program pemerintah pusat, sehingga konsistensi itu tetap terjaga," tutur Delis.

Ia menambahkan langkah penting lainnya menjaga konsistensi pengelolaan keuangan yang sehat yakni kolaborasi dibangun lintas sektor, baik dari dalam maupun luar pemerintahan daerah itu.

"Kami berupaya WTP 2026 nanti bisa diraih kembali. Saya memastikan penggunaan anggaran daerah untuk penyelenggaraan program digunakan tepat sasaran, sehingga pelaporan keuangan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan," ucapnya.