Wako Palu minta UMKM sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Kamis, 4 Juni 2026 19:30 WIB

Para petugas lapangan mengikuti apel siaga Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Palu, Kamis (4/6/2026). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu)

Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu Hadinto Rasyid meminta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di ibu kota Sulawesi Tengah (Sulteng) sukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya pemerintah menyusun fondasi pembangunan yang tepat sasaran.

"Sensus Ekonomi merupakan langkah strategis dalam menyediakan data yang dibutuhkan pemerintah, untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan," kata Hadianto dalam kegiatan apel siaga Sensus Ekonomi 2026 di Palu, Kamis.

Ia mengemukakan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah data merupakan hal yang fundamental dalam mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan.

Maka kegiatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 10 tahun sekali merupakan upaya yang sangat penting, untuk membangun basis data yang dibutuhkan pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.

Oleh karena itu UMKM yang menjadi sasaran sensus perlu memberikan informasi akurat kepada petugas di lapangan, supaya data yang dihasilkan betul-betul berintegritas.

"Pemkot Palu sangat terbantu dengan pelaksanaan sensus yang dilakukan BPS, karena hasilnya dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah ini," ujarnya.

BPS pada Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan terhadap sekitar 61 ribu pelaku usaha yang tersebar di 46 kelurahan, delapan kecamatan di Kota Palu.

Ia menjelaskan data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat berbagai program, termasuk penanganan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, penguatan sektor usaha, dan berbagai kebijakan lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Sebagai penyelenggara pemerintahan kami mendukung penuh langkah BPS dalam membantu memperkuat ketahanan ekonomi ditingkat pusat maupun daerah," ucap Hadianto.

Sementara itu Kepala BPS Kota Palu Agus Santoso menjelaskan kegiatan Sensus Ekonomi pengumpulan dan pemutakhiran data pelaku usaha dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah, perbankan, dan sumber data lainnya.

“Pendataan lapangan dari pintu ke pintu akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Apabila masih terdapat pelaku usaha yang belum berhasil ditemui, maka pendataan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kata dia pihaknya menyiapkan 282 petugas pendataan, termasuk tujuh petugas khusus yang bekerja mendata usaha berskala besar.

Pada kegiatan sensus mencakup seluruh jenis usaha yang ada di Kota Palu, pendataan tidak hanya menyasar usaha yang memiliki tempat usaha fisik, tetapi juga usaha rumahan, usaha berbasis internet, pekerja kreatif digital, konsultan, hingga berbagai bentuk usaha lainnya yang masuk dalam klasifikasi lapangan usaha nasional.

“Ada 22 kategori lapangan usaha yang menjadi cakupan sensus, termasuk usaha digital dan usaha berbasis internet yang saat ini terus berkembang,” kata dia lagi.

Lebih lanjut ia menjelaskan hasil sensus nantinya akan menghasilkan informasi mengenai jumlah usaha, karakteristik usaha, dan jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi.

Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan sektor-sektor yang membutuhkan perhatian, penguatan, maupun intervensi kebijakan.

"Kami mengimbau masyarakat jangan ragu memberikan informasi kepada petugas sensus, karena seluruh petugas telah dibekali identitas dan pelatihan khusus. BPS juga memastikan bahwa data yang diberikan masyarakat bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan," tutur Agus.