Pemprov tingkatkan pengelolaan SP4N-LAPOR perkuat pelayanan publik

Kamis, 4 Juni 2026 19:39 WIB

Diskominfosantik Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Pendampingan (Desk) SP4N LAPOR serta PPID bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. ANTARA/HO-PPID Diskominfosantik Sulteng

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) guna memperkuat kualitas pelayanan publik.

“Penguatan SP4N-LAPOR dan PPID menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosantik Sulawesi Tengah Fikri di Palu, Kamis.

Ia mengatakan penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan SP4N-LAPOR dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini, kata dia, untuk memperkuat kapasitas operator SP4N-LAPOR dan admin PPID dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat serta pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Menurut dia, optimalisasi pengelolaan SP4N-LAPOR dan PPID merupakan langkah strategis dalam mendukung keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam pendampingan tersebut, peserta mendapatkan arahan teknis mengenai tata kelola pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR mulai dari penerimaan, tindak lanjut, hingga penyelesaian laporan masyarakat.

Selain itu, peserta juga dibimbing terkait pemutakhiran data dan dokumen PPID serta pemenuhan standar layanan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah.

Melalui kegiatan tersebut, kata dia, pengelolaan SP4N-LAPOR dan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan semakin efektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

“Melalui kegiatan pendampingan ini, kami berharap seluruh perangkat daerah semakin optimal dalam mengelola pengaduan masyarakat dan memberikan layanan informasi publik yang berkualitas,” ujarnya.