Pemkab Bangkep perkuat reformasi birokrasi tingkatkan pelayanan publik

Rabu, 10 Juni 2026 14:27 WIB

Pemkab Banggai Kepulauan melaksanakan rapat evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025. ANTARA/HO-Kominfo Bangkep

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, berupaya memperkuat reformasi birokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kualitas pelayanan publik.

“Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, diantaranya penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta konsistensi penerapan sistem kerja berbasis kinerja,” kata Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey dalam keterangannya di Palu, Rabu.

Ia menyampaikan hal tersebut pada rapat evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025. Menurut dia, rapat ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dalam pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Kepulauan masih berada pada kategori C yang menunjukkan bahwa proses reformasi telah berjalan, namun belum optimal.

Menurut dia, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administratif semata, melainkan harus menghadirkan perubahan nyata dalam pola pikir, budaya kerja, serta komitmen aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia mendorong penguatan implementasi rencana aksi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti dengan perbaikan konkret, pengembangan inovasi pelayanan publik, serta penguatan integritas dan disiplin ASN.

“Kita berharap capaian indeks reformasi birokrasi ke depan dapat terus meningkat, sehingga tata kelola pemerintahan semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tommy Boy Luasusun menegaskan pentingnya evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menyebut seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan pelayanan berjalan efektif dan dirasakan masyarakat.

“Pemerintah itu pelaksana pelayanan publik. Di dalamnya ada proses perencanaan yang harus benar-benar memastikan masyarakat bisa menikmati hasil dari setiap tanggung jawab kita,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sistem penilaian kinerja yang dinilai masih perlu diperkuat agar lebih objektif dan mencerminkan capaian nyata. Menurutnya, masih terdapat indikator penilaian yang bersifat sederhana.

Dia menambahkan bahwa setiap pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kinerja dan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi dan tanggung jawab kerja demi meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

“Kalau pengelolaan dan tanggung jawab kita berjalan baik, maka kinerja institusi juga akan ikut membaik,” ujarnya.