Jakarta (Antaranews Sulteng) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini turun dibawah 10 persen dari total penduduk Indonesia.
"(Angka kemiskinan) 10,2 persen itu kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tahun ini kami harap di bawah 10 persen," kata Bambang Brodjo usai sidang Kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu.
BPS merilis pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016.
Kepala Bappenas ini juga menyampaikan target ini sudah disampaikan di DPR dan diharapkan bisa tercapai.
Bambang mengatakan pencapaian angka kemiskinan tahun lalu karena "poverty rate"-nya turun tapi kedalaman dan keparahannya tambah jelek, namun pada tahun ini "poverty rate"-nya turun dan kedalaman dan keparahannya sedikit lebih baik.
Dia juga mengatakan untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen, maka perlu ada perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut.
Bambang Brodjo menyebut saat ini kelompok yang sangat miskin, yakni yang hidup di bawah 80 persen garis kemiskinan.
"Untuk mengangkat mereka ke atas di situ kita harus memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus benar-benar tepat sasaran," katanya.
Bambang Brodjo mengungkapkan tingginya angka kemiskinan pada 2016 lalu akibat pemberian rastra dan subsidi di lapangan masih ada yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu.
"Kalau tahun ini makin diperbaiki, maka upaya menurunkan 10 persen menjadi lebih mungkin," kata Bambang Brodjo.
Presiden, saat membuka sidang kabinet paripurna, meminta para menteri pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah) dan Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin (kanan) berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017). Rapat itu membahas RUU tentang APBN tahun 2018. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
"Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016," ungkap Presiden.
Tapi Presiden mengakui bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.
"Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan non-tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran," tambah Presiden.
Ia juga memerintahkan agar program "cash for work" baik melalui skema Dana Desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan.
"Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program-program `cash for work`," kata Presiden.
