Pemkab Banggai alokasikan Rp1,1 triliun untuk belanja pegawai

Minggu, 14 Juni 2026 20:57 WIB

Infografis struktur APBD Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2026 (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulteng mengalokasikan Rp1,13 triliun atau 41,70 persen, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 untuk belanja pegawai.

Berdasarkan data Sistem Informasi Transfer Daerah (SIMTRADA) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang diakses pada Minggu, total belanja daerah Pemkab Banggai, Sulawesi Tengah sebesar Rp2,75 triliun.

Alokasi belanja daerah terbagi dalam belanja pegawai sebesar Rp1,13 triliun atau 41,70 persen, belanja barang dan jasa sebesar Rp846,3 miliar atau 31,06 persen.

Kemudian, belanja lainnya mencakup belanja hibah, bantuan sosial, dan lainnya sebesar Rp367,1 miliar atau 13,47 persen dan belanja modal sebesar Rp375,4 miliar atau 13,78 persen.

Struktur APBD Banggai 2026 terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk pendapatan sebesar Rp2,41 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp304,5 miliar atau 12,59 persen.

Kemudian, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,97 triliun atau 81,65 persen dan pendapatan lain-lain Rp139,2 miliar atau 5,76 persen. Untuk sektor pembiayaan, terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp310,5 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,8 miliar untuk penyertaan modal daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), mengamanatkan pengaturan batas belanja pegawai 30 persen dari APBD dalam Pasal 146 ayat (1).

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran menjabarkan belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan termasuk uang makan dan lauk pauk.

Honorarium atau pembayaran honor tetap, termasuk untuk pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai. Gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, termasuk tunjangan untuk tenaga pendidik dan penyuluh non-PNS.

Kemudian, belanja lembur meliputi uang lembur dan uang makan lembur. Tunjangan khusus, meliputi kompensasi khusus, belanja pegawai transito, dan uang kompensasi pemberhentian akibat reformasi birokrasi.

Pensiun dan uang tunggu, termasuk pembayaran untuk pensiunan PNS, pejabat negara, TNI/Polri, serta tunjangan hari tua. Serta program jaminan sosial, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.