Donggala targetkan pembangunan Sekolah Rakyat di lahan 7,5 hektare

Senin, 6 Juli 2026 20:02 WIB

ARSIP - Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (kanan) saat meninjau dan melihat secara langsung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menegah Pertama 22 Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (20/4/2026). ANTARA/Moh Salam

Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut berlokasi di Dusun Lapaloang, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, dengan lahan seluas 7,5 hektare (ha).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Donggala Budi Santosa mengatakan saat ini proses pembangunan Sekolah Rakyat dalam tahap pembebasan lahan.

"Sudah ada tahap pertama tahun 2025 pembebasan lahan seluas 4,5 hektare dan untuk tahun ini sedang proses pembebasan selanjutnya mencapai tiga hektare," kata Budi di Banawa, Senin.

Ia mengemukakan terdapat beberapa kendala dalam proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Donggala disebabkan pembebasan lahan tahap kedua sempat mengalami kendala administrasi, seperti ketidaksesuaian data kepemilikan tanah pada aplikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut dia, pemerintah daerah sudah memfasilitasi para pihak yang terdampak agar proses administrasi tersebut dapat segera diselesaikan.

"Seluruh dokumen sedang diproses oleh notaris untuk perubahan nama sertifikat menjadi atas nama Pemkab Donggala," ucapnya.

Ia menuturkan untuk kapasitas sekolah rakyat akan disesuaikan dengan desain bangunan dan jumlah ruang kelas yang ditetapkan melalui DED oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Budi menyebutkan nantinya dengan beroperasinya Sekolah Rakyat di Donggala dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu di daerah tersebut.

"Harapannya melalui keberadaan Sekolah Rakyat, mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak," ucap Kepala Dinsos PMD Donggala Budi Santosa.