BPK Sulteng serahkan LHP Pemda se-Sulteng

id bpk

BPK Sulteng serahkan LHP Pemda se-Sulteng

BPK Perwakilan Sulawesi Tengah (palu.bpk.go.id)

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu tahun 2017 terhadap sejumlah pemerintah daerah di provinsi itu.

Kepala BPK Sulteng Khabib Zainuri secara simbolis menyerahkan LHP kepada perwakilan masing-masing pemerintah daerah yakni Wakil Ketua DPRD Poso dan Wakil Bupati Poso, kemudian Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo dan anggota DPRD Banggai.

Selanjutnya Wakil Bupati Sigi Paulina Martono dan Ketua DPRD Sigi. Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai dan Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong.

Kepala BPK Sulteng Khabib Zainuri menjelaskan LHP dengan tujuan tertentu yang diserahkan yakni LHP pengelolaan dana desa tahun anggaran (TA) 2016 dan TA 2017 hingga semester I pada Pemerintah Kabupaten Banggai.

Kemudian LHP belanja modal infrastruktur TA 2016 dan TA 2017, hingga 30 November 2017, pada Pemerintah Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong.

"Ini merupakan bentuk transparansi dan wujud tanggung jawab BPK dalam mengembang amanat Undang-Undang Dasar 1945," kata Zainuri.

Sesuai dengan pasal 4 ayat 1, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan dan kinerja.

Menurut Zainuri, pemeriksaan tersebut tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkab Banggai dalam mengelola dana desa, Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong dalam mengelola belanja modal infrastruktur, namun hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan masih adanya permasalahan dalam pengeloaan tersebut.

"BPK sebagai lembaga pemeriksa independen, menjadi tumpuan masyarakat luas, untuk dapat memberikan kontribusi menuju Indonesia ke arah yang lebih baik," ujarnya.