Ratusan relawan perempuaan di Palu minta program MBG tidak dihentikan

Jumat, 10 Juli 2026 16:29 WIB

Aksi unjuk rasa ratusan relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Sulteng, di depan kantor DPRD Sulteng, Kota Palu, Jumat (10/7/2026). ANTARA/Fauzi Lamboka

Palu (ANTARA) - Ratusan relawan perempuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palu meminta program MBG tidak dihentikan oleh pemerintah.

"Kami menolak MBG untuk ditutup," kata salah seorang relawan perempuan Dedyawati, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulteng, Palu, Jumat.

Menurut dia, program itu sangat membantu perekonomian keluarga saat ini. Apalagi, banyak perempuan yang bekerja adalah orang tua tunggal atau tanpa suami yang harus menafkahi anak-anak mereka.

"Kalau MBG dihentikan, anak-anak kami mau makan apa," katanya menegaskan.

Menurut dia, upah relawan MBG saat ini sudah sangat layak, di mana mereka dibayar rata-rata Rp100 ribu per hari. Angka itu sudah cukup layak, jika dibandingkan dengan upah minimun Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Aksi unjuk rasa damai itu tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Sulteng. Mereka menyuarakan delapan poin tuntutan, yang diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulteng Rahmawati M Nur.

Rahmawati menegaskan DPRD akan memperjuangkan aspirasi dari para perempuan yang menjadi relawan di program MBG. Menurut dia, program itu sangat baik, karena membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar dapur MBG.

"Tenang, kalau masih Prabowo presiden, MBG tidak ditutup," katanya menegaskan.

Adapun tuntutan masa aksi di antaranya, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk terus dilanjutkan dan mendukung perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).

Kemudian, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG. Meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG, dan meminta transparansi dasar kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.

Mereka juga meminta perlindungan terhadap investor dan keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh Indonesia dan mendesak BGN untuk mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tidak mandek.