Bupati-Donggala minta transparansi kompensasi lahan SUTT Tambu

Jumat, 10 Juli 2026 16:31 WIB

Bupati Donggala Vera Elena Laruni saat memimpin rapat lanjutan Forum Koordinasi Percepatan Penyelesaian Proyek SUTT 150 kV di Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. ANTARA/HO-Pemkab Donggala

Donggala (ANTARA) - Bupati Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) Vera Elena Laruni mengatakan pentingnya transparansi dalam penyampaian hasil penilaian kompensasi lahan proyek strategis Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tambu–PLTU Palu 3 di daerah tersebut.

"Jadi yang kita butuhkan sekarang bukan lagi wacana tambahan, tetapi kejelasan langkah dan kepastian di lapangan untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Tambu-PLTU Palu," kata Vera saat memimpin rapat lanjutan forum koordinasi percepatan penyelesaian proyek SUTT 150 kV di Sindue Tombusabora, Jumat.

Ia mengemukakan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mengenai besaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman di ruang bebas atau right of way jalur SUTT menjadi dasar komunikasi, bukan akhir dari proses tersebut.

Menurut dia, ke depan setiap pertanyaan maupun keberatan dari warga harus dijawab melalui ruang klarifikasi yang terbuka dan substantif.

"Tentunya pembangunan harus tetap berjalan, tetapi keadilan tidak boleh ditinggalkan. Proyek harus selesai, namun kepercayaan masyarakat harus tetap terjaga," ucapnya.

Ia menuturkan ke depan perlu adanya pendekatan kepada masyarakat dengan mengedepankan dialog serta melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai jembatan kepercayaan.

Sementara itu Manager PLN Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sulawesi Tengah Qadri menyebutkan agar masyarakat penerima kompensasi dapat memahami serta menerima hasil penilaian yang telah disosialisasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Proyek infrastruktur ketenagalistrikan SUTT Tambu–PLTU Palu 3 nantinya akan melintasi 31 desa dengan total kebutuhan pembangunan sekitar 200 tower.

"Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 28 desa telah berproses termasuk wilayah Kecamatan Sindue Tombusabora. Sedangkan tiga desa lainnya seperti Desa Enu, Kavaya dan Marana ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat," sebut Qadri.

Ia menjelaskan penyelesaian proyek strategis tersebut menjadi krusial guna meningkatkan stabilitas tegangan listrik di wilayah tersebut, sekaligus meminimalkan gangguan pemadaman yang masih sering terjadi.

"Kami berharap adanya kolaborasi dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dalam penertiban ruang bebas jalur SUTT sehingga tahapan pekerjaan fisik di lapangan dapat berjalan optimal dan tepat waktu," ujarnya.