Pemkot-Palu perkuat pembangunan inklusif bagi disabilitas

Rabu, 15 Juli 2026 18:10 WIB

Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation melaksanakan lokakarya peningkatan perspektif inklusif disabilitas yang diikuti sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palu. ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

“Pembangunan kota tidak dapat dikatakan berhasil apabila masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan, akses, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus menjadi bagian yang utuh dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan,” kata Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya Wali Kota Palu Yudhi Riyani Firman dalam keterangan di Palu, Rabu.

Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggara lokakarya peningkatan perspektif inklusif disabilitas dalam pembangunan Kota Palu yang diselenggarakan Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation melalui Program EMPOWER-IN.

Ia mengatakan lokakarya ini bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan Kota Palu yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Ia menuturkan perspektif inklusif disabilitas bukan hanya sebatas memenuhi amanat regulasi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus perwujudan keadilan sosial.

Setiap warga negara, kata dia, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, akses terhadap fasilitas publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan.

Oleh karena itu, ia mengatakan kegiatan yang diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu sebagai upaya membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya perspektif inklusi disabilitas dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Ia juga menjelaskan lokakarya tersebut bertujuan membangun pemahaman yang sama di kalangan OPD mengenai prinsip-prinsip inklusi, aksesibilitas, partisipasi bermakna, penyediaan data yang akurat dan terpilah, serta perluasan akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Ia berharap, kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Ia mengatakan prinsip inklusi dapat terintegrasi dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu terus berupaya menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Hal tersebut melalui peningkatan aksesibilitas fasilitas publik, penyediaan layanan yang ramah disabilitas, penguatan data terpilah, hingga mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan.

Ia menekankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

“Penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek pembangunan yang memiliki potensi, kemampuan, dan kontribusi besar bagi kemajuan daerah,” ujarnya.