Gubernur Sulteng minta OPD lakukan penghematan anggaran

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tetap melakukan penghematan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2018.

"Karena OPD sudah melakukan penghematan, dan honor-honor kegiatan sudah tidak ada, maka dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2018 dapat dinaikkan, semuanya itu agar ASN ke depan dapat meningkatkan kinerjanya," kata gubernur Longki dalam rilisnya, Minggu.

Hal itu juga disampaikan gubernur dalam Rapat pimpinan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Tepra) APBD 2017, Jumat (18/1) di aula Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, yang didampingi oleh Sekertaris Provinsi Sulteng Moh Hidayat Lamakarate.

Rapat Tepra itu dihadiri kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng serta Sekretaris Tepra Tuty Zarfiana.

Gubernur memberikan apresiasi kepada kepala OPD yang melakukan penghematan belanja operasional dan biaya perjalanan dinas selama 2017. Penghematan tersebut akan disesuaikan dengan alokasi anggaran tahun 2018, dengan artian, belanja operasional dan belanja perjalanan dinas akan dikurangi pada 2018.

Hal itu melihat kondisi sisa lebih penggunaan anggaran silpa setiap OPD tahun 2017, terbesar pada dana belanja operasional dan belanja perjalanan dinas.

Gubernur juga mengharapkan kepala OPD agar patuh terhadap target realisasi APBD pada setiap triwulan selama 2018 yang sudah ditetapkan.

"Saya ingatkan supaya mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran," tegas gubernur.

Ia menyampaikan target yang ditetapkan untuk realisasi anggaran per triwulan (TW) yakni TW I sebesar 17 persen, TW II sebesar 30 persen, TW III sebesar 25 persen dan TW IV sebesar 28 persen.

Sementara untuk realisasi fisik yakni TWI sebesar 22 persen, TW II sebesar 30 persen, TW III sebesar 25 persen dan TW IV sebesar 23 persen.

Sementara itu, Sekertaris Tepra Sulteng, Tuty Zafriana menjelaskan alokasi APBD Sulteng tahun 2017 sebesar Rp3,71 triliun, dan yang terealisasi sebesar Rp3,35 triliun.

Tuty merincikan, realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp1,97 triliun dari alokasi Rp2,15 triliun. Kemudian realisasi belanja langsung sebesar Rp1,38 triliun dari alokasi sebesar Rp1,56 triliun.

"Sisa lebih APBD tahun 2017 sebesar Rp360,7 miliar, belum termasuk dana BOS yang sementara dilakukan rekonsiliasi sebesar Rp103 miliar, yang akan mempengaruhi dana Silpa tersebut," ungkap Tuty.

Salah satu OPD yang berhasil melakukan penghematan anggaran yakni tata usaha (TU) pimpinan, dengan menghemat biaya operasional pimpinan daerah sebesar Rp5,03 miliar.