Bandar Seri Begawan, (Antaranews Sulteng) - Sultan Brunei mengumumkan perombakan kabinetnya pada Selasa, mengganti enam menteri utama hanya beberapa tahun setelah mereka diangkat.
Negara kecil bekas protektorat Inggris itu, yang berbatasan dengan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, bergantung pada ekspor minyak dan gas, tetapi sedang berjibaku mengatasi pemasukan negara yang mengerut setelah harga energi global jatuh dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya sendiri berpendapat sudah saatnya untuk perombakan kabinet," kata Sultan Hassanal Bolkiah, 71 tahun, dalam pidato yang disiarkan televisi dari istananya. "Saya telah memutuskan untuk mengumumkan nama-nama menteri baru dan perubahan di kabinet."
Sejauh ini belum segera diketahui alasan untuk perombakan kabinet pertama sejak Oktober 2015. Kebijakan baru itu menyusul penggantian menteri kesehatan yang mengagetkan Desember lalu.
Perombakan kabinet biasanya terjadi tiap lima tahun, tapi dalam pengumuman Selasa beberapa anggota kabinet yang telah lama bertugas diganti setelah bekerja setengah masa jabatan. Di antara mereka yang diganti ialah menteri Kedua Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Lim Jock Seng, Menteri Industri dan Energi Yasmin Umar, dan Menteri kedua Keuangan Rahman Ibrahim.
Menteri pendidikan, menteri pengembangan dan menteri komunikasi juga termasuk yang diganti.
Dua orang wanita dipromosikan menjadi deputi menteri dalam kabinet dengan posisi di kantor perdana menteri dan kementerian pendidikan.
Sultan Hassanal Bolkiah, raja yang bertahta terlama kedua di dunia, mempertahankan portofolio kunci perdana menteri, menteri pertahanan, menteri keuangan dan menteri urusan luar negeri dan perdagangan.
Sultan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia, berkuasa penuh di negara berpenduduk 400.000 jiwa, mayoritas Muslim.
Brunei tak mengadakan pemilihan umum tapi pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang murah hati meredakan ketakpuasan, misalnya memberlakukan pajak nol persen, perumahan yang disubsidi, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis.
Perombakan kabinet itu terjadi menjelang sidang parlemen tahunan Brunei, yang diadakan tiap Maret.
