PBB nilai Indonesia serius penuhi kewajiban HAM

id ham,pbb,zeid

PBB nilai Indonesia serius penuhi kewajiban HAM

Diplomat Senior Hak Asasi Manusia PBB Zeid bin Ra'ad Al Hussein (REUTERS/Denis Balibouse)

Saya menganjurkan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini agar diimplementasikan
Jakarta,  (Antaranews Sulteng) - Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein menilai undangan kepada Komisi Tinggi HAM PBB oleh pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). 
"Undangan kepada kami dengan sendirinya membuktikan keseriusan sebuah negara dalam memenuhi kewajibannya atas hak asasi manusi," kata Zeid Ra'ad Al Hussein dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Rabu.
Menurut Zeid, undangan pemerintah Indonesia itu menunjukkan keterbukaan untuk melakukan dialog dan membangun kemauan untuk bekerja sama guna memastikan dukungan dan perlindungan HAM bagi semua.

"Semua negara memiliki kewajiban HAM dan banyak negara yang telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Meskipun demikian, semua negara, tanpa terkecuali memiliki tantangan-tantangan HAM yang harus mereka hadapi," ujar dia. 
Zeid menyampaikan bahwa selama kunjungannya, dia telah banyak mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.
Dia juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara, lembaga HAM nasional dan anggota masyarakat sipil yang terlibat dalam berbagai isu di Indonesia.
 Zeid berpendapat bahwa Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam waktu singkat. Dia menilai bahwa Indonesia saat ini adalah salah satu negara paling progresif di kawasan dalam hal pemajuan HAM.
"Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan," ucapnya.
Komisi Tinggi HAM PBB juga menyoroti bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan cukup besar dalam mewujudkan hak masyarakat atas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan universal.
Pemerintah Indonesia juga dinilai telah menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM nasional yang kuat dan independen.
"Saya menganjurkan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini agar diimplementasikan," ujar Zeid.