"Salah satu dampak buruk dari politisasi Sara pada pilkada serentak tahun 2018 yaitu merusak harmonisasi kehidupan sosial dalam masyarakat olehnya partai politik menjaga harmoni itu dengan menolak politisasi Sara dan politik uang," kata Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen di Palu, Kamis.
Dia mengatakan tekad dan komitmen bersama itu telah diperlihatkan oleh masing-masing partai politik pada deklarasi lawan politik uang dan politisasi Sara pada pilkada 2018 dan pemilu 2019 mendatang yang digelar Bawaslu Sulteng, di Kampung Kaili, Kota Palu, Rabu (14/2).
Ruslan mengatakan terdapat tiga bahaya atau dampak buruk dari politisasi Sara, pertama, merusak harmonisasi sosial dalam masyarakat.
Kedua, politisasi Sara berpotensi memunculkan konflik antarwarga masyarakat. Ketiga, politisasi Sara dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.
Ia menyebut politisasi Sara hadir dalam bentuk, membawa isu putera daerah dan bukan putera daerah.
Selain itu juga membawa isu agama, isu satu suku dan bukan satu suku, isu ras, isu strata sosial dalam masyarakat serta membawa isu perempuan tidak bisa memimpin dan sebagainya.
"Di pilkada isu-isu tersebut rentan terjadi, olehnya perlu ada gerakan bersama melawan politik uang dan politisasi Sara," terangnya.
Bawaslu memandang penting adanya gerakan bersama, untuk menolak dan melawan politik uang serta politisasi Sara pada pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.
Semua elemen bangsa perlu didorong untuk membangun gerakan bersama. Olehnya kata Ruslan, kehadiran partai politik penting untuk ikut terlibat gerakan bersama menolak politisasi sara dan politik uang.
