Kota Palu libatkan perguruan tinggi dalam pelayanan pertanahan

Kamis, 1 Oktober 2026 21:18 WIB

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah melibatkan perguruan tinggi dalam mendukung penataan dan peningkatan pelayanan pertanahan.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam menghadirkan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin di Palu, Kamis.

Ia mengatakan keterlibatan perguruan tinggi dalam bidang pertanahan dapat memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan akademiknya secara langsung di tengah masyarakat.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan Tahun 2026 yang merupakan kerja sama Pemkot Palu melalui Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako (Untad).

Program itu, kata dia, diharapkan dapat membantu dalam proses pendataan dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan pertanahan yang ada di masyarakat.

Wakil Wali Kota mengatakan Pemkot Palu terus membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam bidang pertanahan.

Menurut dia, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta kegiatan akademik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses perubahan di masyarakat.

Ia menjelaskan pelaksanaan KKN memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat secara langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Materi bisa kalian dapatkan di kampus, di ruang kelas. Tetapi ketika turun ke lapangan, praktiknya tentu berbeda. Pengalaman itulah yang akan kalian rasakan nanti saat berada di tengah masyarakat,” katanya.

Karena itu, wakil wali kota meminta para mahasiswa agar menjalankan KKN dengan sungguh-sungguh, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta mampu mengidentifikasi persoalan yang ditemukan di lapangan.

“Kita berharap melalui KKN ini, mahasiswa juga dapat membantu dalam proses pendataan dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan pertanahan yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Di bidang pertanahan, kata dia, Pemkot Palu masih memiliki pekerjaan yang perlu diselesaikan. Jumlah bidang tanah yang sebelumnya belum bersertifikat sekitar 2.100 bidang dan kini telah berkurang menjadi sekitar 1.700 bidang.

Menurut dia, berkurangnya jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya penataan administrasi pertanahan di Kota Palu.

Namun, kata dia, percepatan penyelesaian masih membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Ia menambahkan sinergi Pemkot Palu, Kantor Pertanahan Kota Palu, dan Untad diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan KKN, tetapi dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pihaknya juga berharap keterlibatan mahasiswa dapat mendukung percepatan pendataan dan penyelesaian administrasi pertanahan, sekaligus memperkuat pelayanan publik di bidang pertanahan yang lebih efektif, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.