Anwar Hafid sebut pemisahan pemilu kuatkan isu lokal kedaerahan

Jumat, 2 Oktober 2026 16:27 WIB

Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Anwar Hafid dan peneliti senior BRIN Siti Zuhro di Palu, Jumat (2/10/2026). ANTARA/Fauzi Lamboka

Palu (ANTARA) - Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Anwar Hafid menyatakan pemisahan pemilihan umum nasional dan lokal mampu menguatkan isu lokal kedaerahan.

"Pemisahan ini dapat menguatkan isu dan kepentingan lokal," katanya dalam Seminar Nasional Menyongsong Pemilu Nasional dan Lokal, Kesiapan dan Antisipasi Pemerintah Daerah yang digelar Badan Riset Daerah (Brida) Sulteng di Kota Palu, Jumat.

Anwar menjelaskan ketika pemilu dipisahkan maka pemilu lokal akan jauh menjadi menarik karena program-program partai politik pastinya akan berbeda dan sudah tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat.

"Isu-isu daerah menjadi sangat bagus untuk diangkat," ujarnya.

Selain itu kata dia, syarat menjadi kepala daerah seharusnya dapat diperketat dalam kontestasi pemilu lokal atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Kepala daerah itu memimpin masyarakat dan juga memimpin birokrasi," ungkap Gubernur Sulawesi Tengah itu.

Menurut Anwar, memimpin masyarakat cukup mudah, karena yang perlu disiapkan adalah kekuatan fisik untuk mendatangi langsung masyarakat. Sementara memimpin birokrasi yang paling sulit dilaksanakan karena mereka adalah orang-orang hebat.

"Yang paling susah memimpin birokrasi, mereka orang hebat. Kalau mau bantu kepala daerah, dia bantu. Kalau mereka mengakali, bisa juga dilakukan," katanya menegaskan.

Selain itu, mahar politik dalam pilkada juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena banyak calon dan tokoh daerah yang hebat dan idealis tergusur karena politik uang.

Menurut Anwar, sebaik apa pun desain sistem pemilu, jika partai politik tidak melaksanakan fungsi dengan baik, jangan berharap mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat.