Logo Header Antaranews Sulteng

Kejari kembalikan dana perkara perbankan Rp2,35 miliar ke Bank Sulteng

Rabu, 7 Oktober 2026 13:39 WIB
Image Print
Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu mengembalikan dana sebesar Rp2,35 miliar kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana perbankan yang telah berkekuatan hukum tetap berlangsung di Kota Palu, Rabu (7/10/2026). ANTARA/Kristina Natalia

Palu (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu mengembalikan uang sebesar Rp2,35 miliar kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana perbankan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Pengembalian dana bagian dari pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri telah melaksanakan eksekusi pada 28 September 2026,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Palu Lapatewe B Hamka di Palu, Rabu.

Ia menjelaskan perkara tersebut bermula dari pemberian fasilitas kredit kepada CV Mugniy Alamgir dengan plafon anggaran sebesar Rp2,85 miliar yang melibatkan sejumlah pihak di Bank Sulteng dan pihak penerima kredit.

"Sebagian dana pencairan kredit digunakan untuk membantu pembayaran pengembalian sisa jaminan uang muka pekerjaan PT Insan Cipta Karya kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1,45 miliar lebih yang tidak berkaitan dengan pekerjaan CV Mugniy Alamgir," kata Hamka menjelaskan.

Ia mengemukakan perbuatan tersebut mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, serta dinilai tidak memenuhi langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

"Para terpidana dalam perkara tersebut yakni Nola Dien Novita, Rizal Afriansyah, Darsyaf Agus Slamet, Erick Robert Agan, Guntur, dan Hardiansyah dari CV Murni Alamgir," katanya.

Pengadilan Negeri Palu, kata Hamka, pada 19 Desember 2025 menjatuhkan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp5 miliar kepada masing-masing terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan dua bulan kurungan.

Putusan tersebut kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2 Februari 2026 menjadi pidana penjara masing-masing satu tahun dan denda Rp500 juta. Pidana penjara tidak perlu dijalani selama masa percobaan satu tahun, apabila terpidana tidak melakukan tindak pidana baru.

Selanjutnya Mahkamah Agung pada 15 Juli 2026 memperbaiki putusan terhadap Darsyaf Agus Slamet, Nola Dien Novita, dan Rizal Afriansyah menjadi pidana penjara masing-masing satu tahun yang tidak perlu dijalani dengan syarat tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan selama dua tahun.

"Sementara terhadap Erick Robert Agan, Guntur, dan Hardiansyah, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500," kata dia menuturkan.



Pewarta :
Editor: Muhammad Zulfikar
COPYRIGHT © ANTARA 2026