Palu, (Antaranews Sulteng) - DPRD Kota Palu mendesak pemerintah kota setempat untuk menaikkan bagi peserta program padat karya pengentasan kemiskinan yang saat ini hanya Rp250 ribu per bulan.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palu Muh Rum mengatakan bahwa upah tersebut perlu ditinjau kembali karena program padat karya ini hakekatnya adalah untuk meningkatkan daya beli dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Hal yang sama dikemukakan anggota Komisi C Rusman Ramli, yang menyatakan akan terus mendesak wali kota agar upah peserta padat karya itu dinaikkan ke tingkat yang lebih wajar.
Rusman mengaku khawatir kalau upah itu tidak dibaikkan, maka warga tidak akan mau lagi mengikuti program ini.
"Program padat karya ini merupakan salah satu instrumen pembangunan Kota Palu di sektor ekonomi. Olehnya kita akan berusaha agar upah peserta padat karya dinaikkan," imbuhnya.
Pada 2016, peserta padat karya diupah sebesar Rp500 ribu setiap bulan dengan masa kerja lima hari dalam seminggu selama sebulan. Namun saat ini hari kerja mereka tinggal dua hari seminggu dengan upah Rp250.000 yang diterima setiap bulan.
"Kami meminta bapak-bapak selaku wakil rakyat agar memperhatikan nasib para peserta padat karya yang hanya diupah Rp250 ribu perbulan," kata Manto Hasyim, seorang warga peserta padat karya saat berdemo di DPRD Kota Palu, Kamis (8/3).
Menurut demonstran, selama ini manfaat program padat karya sangat terasa baik terhadap para peserta terlebih pemerintah kota dalam menciptakan Kota Palu yang bersih dari sampah yang dibuang sembarangan oleh warga.
DPRD desak pemkot naikkan upah padat karya
Ilustrasi (Foto Antara/dok)
Kami meminta bapak-bapak selaku wakil rakyat agar memperhatikan nasib para peserta padat karya yang hanya diupah Rp250 ribu perbulan
