Hary menjelaskan setelah tim investigasi Mabes Polri melakukan pencarian fakta dan mengkaji beberapa data, dari pelaksanaan eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, 19-21 Maret 2018 lalu. Tim menemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin, dari anggota Polri yang melakukan tugas pengamanan terhadap jalannya eksekusi tersebut.
Baca juga: Sembilan warga ditangkap dalam bentrokan esekusi tanah di Luwuk
"Pihak yang bertanggungjawab adalah kapolres, karena pengarahan pasukan atas permintaan Kapolres Banggai," ungkap Hary kepada sejumlah wartawan di Palu, Senin.
Sementara terkait dengan pemeriksaan kepada Kapolda Sulteng, Hery tidak memberikan jawaban yang rinci, namun kata dia, sedang dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
"Tim investigator sudah menemukan pelanggaran anggota-anggota pengamanan di lapangan," ujarnya.
Rabu (21/3) lalu, Mabes Polri menurunkan dua pejabat tinggi untuk melakukan investigasi dan memeriksa Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno. Mereka yakni Itwasum Mabes Polri Komjen Putut Eko Bayuseno dan Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Tedy Minahasa Putra.
Baca juga: Komnas HMA sayangkan penggusuran warga tanjung luwuk
Hasil dari investigasi Mabes Polri, Minggu (24/3), AKBP Heru Pramukarno dicopot akibat dugaan pelanggaran dalam pembubaran acara zikir yang dilakukan ibu-ibu di Luwuk saat eksekusi lahan di Tanjung Sari tersebut.
Heru Pramukarno dimutasi ke Mabes Polri sebagai Perwira Menengah di Badan Pemeliharaan Keamanan, sementara pejabat baru Kapolres Banggai akan dijabat AKBP Moch Sholeh dari Perwira Menengah Polda Papua Barat.
Mutasi Kapolres Banggai itu tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri No: ST/683/III/KEP/2018 tertanggal 24 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Polisi Arief Sulistyanto.
"Iya TR-nya sudah turun," ungkap juru bicara Polda Sulteng AKBP Hery Murwono.
Baca juga: Irwasum Mabes Polri periksa Kapolres Banggai
